DAMPAK REGULASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PENGUATAN BISNIS PELAKU USAHA UMKM (STUDI DI PROVINSI DKI JAKARTA)

RAMADHAN, ABDUL (2024) DAMPAK REGULASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PENGUATAN BISNIS PELAKU USAHA UMKM (STUDI DI PROVINSI DKI JAKARTA). Masters thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER .pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Download (540kB)
	Text BAB II.pdf Download (449kB)
	Text BAB III.pdf Download (510kB)
	Text BAB IV.pdf Download (450kB)
	Text BAB V.pdf Download (288kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

Abstract

Tesis ini membahas tentang Analisis Dampak Regulasi Terhadap Penguatan Bisnis Pelaku Usaha UMKM Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Studi Di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilatar belakangi dengan terbitnya undang-undang omnibus law regulasi yang mencakup berbagai isu atau topik atau undang-undang cipta kerja. Dengan banyaknya polemik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan terdampak kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimanakah Penerapan dan Perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pelaku Usaha UMKM? 2) Bagaimana Implementasi Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Terhadap Penguatan Bisnis Bagi Pelaku Usaha UMKM? 3) Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Pasca Berlakunya UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pelaku Usaha UMKM? Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan data primer pendekatan undang-undang serta bersifat deskriftif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dari hasil peneltian ini, pembahasan dan analisis dapat disimpulkan untuk menguatkan bisnis UMKM bahwa regulasi undang-undang nomor 6 tentang cipta kerja pemerintah harus melindungi tentang perlindungan hukum, kepastian hukum serta program-program yang memberi dampak positif kepada pelaku usaha UMKM, dengan adanya undang-undang ini memberikan kepada pelaku usaha UMKM pelatihan, pemberdayaan, pendidikan, permodalan, bimbingan teknis, penguatan kapasiatas sumber daya manusia, hak dan kewajiban di Provinsi DKI namun banyak masalah dilapangan. Adapun saran penulis yaitu Pemerintah baik Kementerian, Dinas UKM Provinsi DKI Jakarta harus berkolaborasi, bekerjasama memberikan sarana dan prasana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha UMKM guna menunjang kegiatan usahanya demi kelancaran akses pengembangan usaha seperti pelatihan, perlindungan hukum, kepastian hukum, kebijakan yang memihak, bimbingan teknis secara langsung demi untuk menguatkan pelaku usaha UMKM di seluruh Provinsi DKI Jakarta.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Tesis dan Disertasi > Sekolah Pasca Sarjana > Program Studi S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	14 May 2024 03:09
Last Modified:	14 May 2024 03:09
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/10951

Actions (login required)

View Item