ANALISIS YURIDIS MAKNA EKSPLOITASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA \ PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XV/2017 LEGAL ANALYSIS OF THE MEANING OF EXPLOITATION IN ACT NUMBER 21 OF 2007 CONCERNING ERADICATION OF THE CRIMINAL ACT OF TRAFFICKING IN PEOPLE REVIEWED FROM THE RULING OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 32/PUU-XV/2017

Siallagan, Magdalena Aprilliani (2024) ANALISIS YURIDIS MAKNA EKSPLOITASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA \ PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XV/2017 LEGAL ANALYSIS OF THE MEANING OF EXPLOITATION IN ACT NUMBER 21 OF 2007 CONCERNING ERADICATION OF THE CRIMINAL ACT OF TRAFFICKING IN PEOPLE REVIEWED FROM THE RULING OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 32/PUU-XV/2017. Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (779kB)
	Text BAB II.pdf Download (731kB)
	Text BAB III.pdf Download (731kB)
	Text BAB IV.pdf Download (735kB)
	Text BAB V.pdf Download (756kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (23MB)

Abstract

Tindakan memperdagangkan orang merupakan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan karena menghina dan merendahkan harkat dan martabat manusia. Penelitian ini memuat permasalahan yaitu: (1) bagaimana makna eksploitasi di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan (2) bagaimana makna eksploitasi pada tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017. Adapun tujuan penelitian ini yaitu menganalisis dan mengetahui: (1) makna eksploitasi di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan (2) makna eksploitasi pada tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, serta dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini pun menyimpulkan, yaitu: pertama, makna eksploitasi di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah cukup jelas yang mencakup 2 (dua) macam yaitu eksploitasi seksual dan eksploitasi non-seksual. Dan kedua, makna eksploitasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017 telah tepat dan tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan norma.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) Q Science > Q Science (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	- Abdurrahman -
Date Deposited:	26 Apr 2024 08:08
Last Modified:	26 Apr 2024 08:08
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/10817

Actions (login required)

View Item