FELLIAN, VIO (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TURUT SERTA YANG DENGAN SENGAJA MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN (Studi kasus: Putusan Nomor: 369/Pid.Sus/2023/Pn.Bls). Bachelor thesis, Universitas Nasional.
Text
COVER VIO FELLIAN.pdf Download (833kB) |
|
Text
BAB I FIX.pdf Download (619kB) |
|
Text
BAB II FIX.pdf Download (407kB) |
|
Text
BAB III FIXXXX.pdf Download (404kB) |
|
Text
BAB IV FIX.pdf Download (502kB) |
|
Text
BAB V FIX.pdf Download (283kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (12MB) |
Abstract
Dari banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang terus bertambah dari waktu ke waktu, sehingga membuat lapangan pekerjaan di Indonesia tidak mencukupi sesuai dengan jumlah penduduk yang ada. Hal tersebut juga membuat persyaratan untuk mencari pekerjaan semakin sulit, sehingga banyak dari mereka yang memilih untuk bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran dan menjadi penyalur gelap atau agen-agen penyalur tidak resmi dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan penghasilan. Seperti halnya perkara pada Putusan No. 369/Pid.Sus/2023/PN Bls. Rumusan Masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut: 1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Tenaga Kerja Indonesia memilih untuk menjadi Pekerja Migran Non Prosedural? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku turut serta yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran yang tidak memenuhi persyaratan pada perkara nomor 369/Pid.Sus/2023/PN. Bls? bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Tenaga Kerja Indonesia memilih untuk menjadi Pekerja Migran Non Prosedural dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang perkara perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Metode yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, data yang berfokus pada kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini ialah untuk meminimalisir faktor- faktor yang mendominasi penyebab Tenaga Kerja Indonesia menjadi Pekerja Migran Non Prosedural diperlukan sosialisasi dari Pemerintah mengenai bahaya dan risiko yang akan didapatkan jika menjadi Pekerja Migran Non Prosedural dan terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah melanggar hukum dan penjatuhan pidananya sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Dan dalam hal ini, pertimbangan hukum hakim yang memilih dakwaan alternatif sudah sangat tepat dikarenakan hal ini Majelis Hakim telah menerapkan
Item Type: | Thesis (Bachelor) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform K Law > K Law (General) |
Divisions: | Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | - Abdurrahman - |
Date Deposited: | 22 Apr 2024 07:41 |
Last Modified: | 24 Apr 2024 07:01 |
URI: | http://repository.unas.ac.id/id/eprint/10752 |
Actions (login required)
View Item |