PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS TERHADAP UU NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH)

Gayatri, Sari Lili (2023) PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS TERHADAP UU NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (983kB)
	Text BAB I.pdf Download (328kB)
	Text BAB II.pdf Download (525kB)
	Text BAB III.pdf Download (293kB)
	Text BAB IV.pdf Download (654kB)
	Text BAB V.pdf Download (187kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) merupakan salah satu lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, salah satu fungsinya yakni sebagai pengawasan perimbangan keuangan. Politik anggaran untuk membelanjakan uang rakyat agar tetap sasaran, terarah dan adil serta terpenuhinya rasa kemanusiaan dan perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk dasar pelaksanaan otonomi daerah, sehingga kewenangan diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa dana untuk menjalankan kewenangan tersebut agar mampu menjalankan pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran atau fungsi DPD RI dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana pemerintah daerah, serta mengetahui apa saja permasalahan-permasalahan yang dialami oleh DPD RI dalam pengawasan pengelolaan dana pemerintah pusat dan daerah, serta bagaimana solusi yang dapat diberikan. Selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif yang akan menggambarkan fenomena yang merajuk kepada masalah yang dikaji, dengan mengumpulkan informasi berupa wawancara secara mendalam, studi literature, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memang mempunyai fungsi dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana pemerintah pusat dan daerah. Fungsi pengawasan yang sifatnya partaimatik tercantum dalam UndangUndang 22D. Menyangkut dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, disini ada fungsi pengawasan dan pengontrolan DPD RI yang memberikan masukan maupun evaluasi guna arah pembangunan serta presentase daripada keuangan itu sendiri setelah menerima input-input dari daerah saat melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihan tiap komite.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General) J Political Science > JF Political institutions (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Politik
Depositing User:	- Abdurrahman -
Date Deposited:	02 Jan 2024 06:59
Last Modified:	02 Jan 2024 06:59
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/9321

Actions (login required)

View Item