Fahreza, Farhan (2023) KONFLIK KEPENTINGAN PADA REDISTRIBUSI TANAH LAHAN EKS HGU PT PAKISADJI BANJUMAS DI KECAMATAN PUNGGELAN. Diploma thesis, Universitas Nasional.
Text
COVER.pdf Download (662kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (279kB) |
|
Text
BAB II.pdf Download (398kB) |
|
Text
BAB III.pdf Download (232kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Download (329kB) |
|
Text
BAB V.pdf Download (853kB) |
|
Text
BAB VI.pdf Download (184kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (1MB) |
Abstract
Kecamatan Punggelan memiliki keunggulan dari segi letak geografis serta keahlian masyarakatnya dalam kegiatan pertanian. Mirisnya kondisi masyarakat Kecamatan Punggelan hidup pada tekanan sosial dan ekonomi akibat minimnya fasilitas Pendidikan serta minimnya ketersediaan lahan untuk bertani. Tekanan tersebut ditambah dari adanya permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Pakisadji Banjumas (Perusahaan Perkebunan) di Kecamatan Punggelan kepada Bupati Banjarnegara tahun 2011, yang mana akan mengancam hak atas tanah terkait lahan yang telah diduduki oleh petani penggarap sejak 1996. Kedatangan kelompok yang berfokus pada konflik agraria, seperti Sekolah Bersama (SEKBER) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) memantik masyarakat untuk bergerak dan memperjuangkan hak nya untuk mengubah status lahan menjadi hak milik melalui program Redistribusi Tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada dinamika yang terjadi antara kelompok organisasi tani rakyat bernama Himpunan Tani Banjarnegara (HITAMBARA) dengan Bupati Banjarnegara. Hasil Penelitian menunjukkan kepentingan dari HITAMBARA yaitu dengan menginginkan lahan negara bebas eks HGU PT Pakisadji Banjumas melalui proses Redistribusi Tanah untuk meingkatkan taraf kehidupan sosial dan ekonomi para petani penggarap. Di lain hal, Bupati Banjarnegara diketahui menginginkan lahan eks HGU tersebut untuk dimanfaatkan sebagai konservasi dan agrowisata yang dikelola secara utuh oleh Pemerintah Daerah. Kehadiran dan Upaya-upaya dalam melancarkan kepentingannya, kelompok HITAMBARA didasari oleh teori kelompok kepentingan dan konsep landreform, sementara kehadiran dan Upayaupaya dari Bupati Banjarnegara merupakan bentuk dari pada implementasi konsep Counterreform. Adanya benturan kepentingan antara keduanya menimbulkan konflik yang dikupas menggunakan teori konflik Simon Fisher karena memiliki relevansi, yaitu karena terdapat perebutan tanah eks HGU PT Pakisadji Banjumas yang notabenenya lahan adalah suatu kebutuhan dasar manusia.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | J Political Science > JA Political science (General) J Political Science > JC Political theory |
Divisions: | Skripsi > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Politik |
Depositing User: | Miss Rahma Rahmawati |
Date Deposited: | 14 Nov 2023 04:52 |
Last Modified: | 14 Nov 2023 04:52 |
URI: | http://repository.unas.ac.id/id/eprint/8957 |
Actions (login required)
View Item |