TINJUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS KARYA SINEMATOGRAFI YANG DIUNGGAH TANPA IZIN PADA RANAH DIGITAL BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN-Jmb. Jo Nomor 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr. Jo. Nomor 32 / PID.SUS / 2019 / PT. MTR. Jo. Nomor 4054 K/Pid.Sus/2019)

Andriyani, Trita Annisa (2023) TINJUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS KARYA SINEMATOGRAFI YANG DIUNGGAH TANPA IZIN PADA RANAH DIGITAL BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN-Jmb. Jo Nomor 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr. Jo. Nomor 32 / PID.SUS / 2019 / PT. MTR. Jo. Nomor 4054 K/Pid.Sus/2019). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (617kB)
	Text BAB I.pdf Download (352kB)
	Text BAB II.pdf Download (394kB)
	Text BAB III.pdf Download (237kB)
	Text BAB IV.pdf Download (356kB)
	Text BAB V.pdf Download (144kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (7MB)

Abstract

Selama pandemi COVID-19, industri film mengalami dampak besar karena terhentinya produksi dan penayangan di bioskop. Oleh karena itu, situs streaming legal mengalami peningkatan popularitas. Meskipun ada banyak film legal yang tersedia di layanan streaming resmi, situs streaming ilegal masih beroperasi dengan mengunggah film tanpa izin, melanggar hak cipta dan merugikan para pencipta karya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mengunggah karya sinematografi pada ranah digital tanpa melanggar hak cipta dan apa akibat hukum dari karya sinematografi yang diunggah tanpa izin pada ranah digital berdasarkan Hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian data diperoleh melalui kepustakaan dengan mengumpulkan dan memahami literatur yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Hasil penelitian menemukan bahwa mengunggah karya sinematografi pada ranah digital harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Selain itu, akibat hukum karya sinematografi yang diunggah tanpa izin pada ranah digital berdasarkan hukum di Indonesia adalah dapat dikenakan sanksi pidana pidana berupa denda, penjara dan hukuman tambahan, sanksi perdata berupa ganti rugi dan penutupan konten/akses (pemblokiran).

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	27 Oct 2023 04:20
Last Modified:	27 Oct 2023 04:20
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/8584

Actions (login required)

View Item