KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KINERJA LEMBAGA PELAYANAN PUBLIK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Kurnia, Muhammad Agam Rizky (2023) KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KINERJA LEMBAGA PELAYANAN PUBLIK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Nasional.

[img] Text
1. COVER.pdf

Download (1MB)
[img] Text
2. BAB 1.pdf

Download (272kB)
[img] Text
3. BAB II.pdf

Download (258kB)
[img] Text
4. BAB III.pdf

Download (203kB)
[img] Text
5. BAB IV.pdf

Download (232kB)
[img] Text
6. BAB V.pdf

Download (143kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA + LAMPIRAN.pdf

Download (3MB)

Abstract

Mekanisme check and balances diterapkan untuk mengontrol dan menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara. Ombudsman Republik Indonesia hadir sebagai pengawas untuk lembaga pelayanan publik yang ada di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penerbitan rekomendasi Ombudsman, mengetahui letak kekuatan hukum mengikat yang dimiliki dalam Rekomendasi Ombudsman berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dengan menggunakan metode yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, mekanisme penerbitan rekomendasi ombudsman berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dimulai dari laporan terhadap dugaan adanya maladministrasi, pemeriksaan laporan, hingga diterbitkannya rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia. Rekomendasi Ombudsman memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu final dan banding, sehingga rekomendasi tersebut tidak dapat digugat dan dapat digunakan sebagai alat bukti pada perkara perdata. Kewajiban lembaga publik dalam melaksanakan rekomendasi Ombudsman telah diatur dalam Pasal 38 Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Namun, kepatuhan lembaga pelayanan publik terhadap rekomendasi Ombudsman di Indonesia tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya aturan yang mengatur mengenai tindak lanjut Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited: 25 Oct 2023 03:10
Last Modified: 25 Oct 2023 03:10
URI: http://repository.unas.ac.id/id/eprint/8515

Actions (login required)

View Item View Item