PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DENGAN MODEL FAST TRACK LEGISLATION “FTL” DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Dan Perubahannya)

Utomo, Kharis Fikri (2023) PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DENGAN MODEL FAST TRACK LEGISLATION “FTL” DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Dan Perubahannya). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text 1. COVER.pdf Download (2MB)
	Text 2. BAB I.pdf Download (770kB)
	Text 3. BAB II.pdf Download (763kB)
	Text 4. BAB III.pdf Download (745kB)
	Text 5. BAB IV.pdf Download (749kB)
	Text 6. BAB V.pdf Download (747kB)
	Text 7. LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

Abstract

Fast Track Legislation (FTL) atau pembentukan undang-undang melalui model secara cepat merupakan hal yang baru bagi ketentuan proses legislasi di negara Indonesia. Praktik pembentukan undang-undang dengan model FTL di Indonesia sendiri belum diatur secara terperinci dalam Peraturan Perundang-Undangan hingga saat ini. UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi pengatur dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sebuah dasar pengaturan mengenai model FTL untuk menghindari permasalahan legislasi baru di kemudian hari. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan model FTL, dan untuk mengkaji apakah model FTL tersebut dapat di terapkan kedalam sistem Pembentukan UU di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Terdapat tiga pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan konseptual, perundangundangan, dan perbandingan. Data penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian, data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. FTL memiliki penanganan khusus dalam pembentukannya yang berbeda dengan pembuatan undang-undang pada umumnya, dimana FTL dilakukan dalam urgensi tertentu tergantung dari kebutuhan masing-masing negara. Beberapa negara mempraktikan mekanisme FTL seperti Amerika, Inggris, Ekuador, dan Selandia Baru dengan maksud untuk memberikan tanggung jawab kepada kekuasaan pemerintahan untuk merespon dan membantu memberikan kepastian hukum dalam keadaan yang mendesak. Efektivitas legislasi FTL sebagai alternatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia berpotensi dinilai efektif. Oleh karena itu harus ada peraturan yang mengatur dan membatasi mengenai muatan UU apa saja yang prosesnya dapat ditempuh melalui FTL, bagaimana prosedurnya, lamanya waktu yang diperlukan, dan pemenuhan akses publik dalam proses deliberasi yang cukup. Kata kunci: Pembentukan Undang-Undang, Fast Track Legislation, Undang-Undang

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	24 Oct 2023 08:20
Last Modified:	24 Oct 2023 08:20
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/8498

Actions (login required)

View Item