ANALISIS YURIDIS PERLUASAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XIX/2021)

Wirakusumah Juwanda, Juwanda (2023) ANALISIS YURIDIS PERLUASAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XIX/2021). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover_compressed.pdf Download (327kB)
	Text 2. BAB I.pdf Download (352kB)
	Text 3. BAB II.pdf Download (323kB)
	Text 4. BAB III.pdf Download (300kB)
	Text 5. BAB IV.pdf Download (301kB)
	Text 6. BAB V.pdf Download (140kB)
	Text Lampiran.pdf Download (212kB)

Abstract

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga sepatutnya memerlukan optimalisasi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Permasalahan yang berupaya dijawab oleh penelitian ini yaitu: bagaimana kewenangan PPNS sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XIX/2021 dan pertimbangan serta putusan hakim dalam Putusan tersebut. Tujuan penelitian ini pun meliputi: menganalisis kewenangan PPNS sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XIX/2021 dan pertimbangan serta putusan hakim tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan kasus yang dianalisis melalui teknik analisis kualitatif. Penelitian ini selanjutnya menghasilkan kesimpulan: pertama, Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021 telah memperluas kewenangan PPNS dalam menyidik tindak pidana pencucian uang; dan kedua, pertimbangan dan putusan hakim MK telah tepat di mana mengandung 4 (empat) substansi penting: (1) ketentuan norma Pasal 74 Undang-Undang TPPU dengan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang a quo mengandung ketidakpastian hukum; (2) bagian Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU bukan hanya tidak konsisten namun juga tidak sesuai dengan upaya memberantas tindak pidana pencucian uang; (3) ketentuan Pasal 74 dan bagian Penjelasan Pasal 74 UndangUndang TPPU seharusnya sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman; dan (4) sesuai dengan prinsip dalam sistem pembentukan peraturan perundangundangan.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	02 Aug 2023 02:15
Last Modified:	02 Aug 2023 02:15
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/8155

Actions (login required)

View Item