TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH ADAT DI KABUPATEN KARO (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3212 K/Pdt/2021)

Sinaga Halasson Sari, Halasson (2023) TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH ADAT DI KABUPATEN KARO (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3212 K/Pdt/2021). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (779kB)
	Text BAB 1.pdf Download (483kB)
	Text BAB 2.pdf Download (386kB)
	Text BAB 3.pdf Download (412kB)
	Text BAB 4.pdf Download (527kB)
	Text BAB 5.pdf Download (279kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Perlindungan hukum artinya suatu proteksi yg diberikan terhadap subyek hukum pada bentuk perangkat aturan baik yg bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yg tertulis maupun tidak tertulis. dengan kata lain proteksi aturan sebagai suatu gambaran dari fungsi aturan, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan serta kedamaian. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah adat di kabupaten karo sumatera utara? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 3212 K/Pdt/2021 dengan ketentuan yang ada. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah adat di kabupaten karo dan mengetahui bagaimana Kesesuaian Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3212 K/Pdt/2021 dengan ketentuan yang ada. Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.Penelit ian hukum normat if (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.. Berlandaskan tiga teori yaitu Teori Perlindungan Hukum, Teori Keadilan,dan Teori Kepastian Hukum. Hasil Penelitian menyatakan bahwa pertama; Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat diberikan tanpa mengabaikan ukuranukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa. Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	31 Jul 2023 07:09
Last Modified:	31 Jul 2023 07:09
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/8114

Actions (login required)

View Item