KEMUNDURAN DEMOKRASI DALAM PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN UNDANG - UNDANG N0.11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW)

Prabaswari, Maharani Salsabila (2023) KEMUNDURAN DEMOKRASI DALAM PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN UNDANG - UNDANG N0.11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW). Diploma thesis, Universitas Nasional.

[img] Text
Cover (cover, lembar penunjang, abstract, kata pengantar, daftar isi).pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (426kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (838kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (300kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (522kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (178kB)
[img] Text
LAMPIRAN(Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, Hasil Turnitin) (1).pdf

Download (1MB)

Abstract

Demokrasi adalah ruang dimana setiap warga negara mempunyai hak yang setara untuk penyusunan kebijakan/keputusan, berdiskusi, dan menyampaikan ide serta pikiran mereka. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pembentukan UU No 11 Tahun 2020 dalam perspektif pembentukan peraturan perundangundangan. Metode pendekatan dalam penelitian ini metode pendekatan Yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis, menggunakan data sekunder, dianalisis secara normatf. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 telah sesuai dengan Peraturan Pembentukan Perundang-undangan, khususnya Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011, khususnya asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun yang menjadi masalah adalah metode pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 menggunakan metode omnibus law, dimana di Indonesi tidak dikenal pengaturan resmi. Faktanya, ketika undang-undang dengan lintas sektoral yang mempengaruhi hajat hidup banyak warga negara tersebut, justru dibuat tanpa adanya partisipasi publik yang baik. Fenomena tersebut pada hakikatnya telah cukup menjadi catatan hitam kemunduran demokrasi di Indonesia. Kemunduran demokrasi inilah yang jika dibiarkan bergulir dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dapat membuat munculnya public distrust. Ketidakpercayaan publik inilah yang juga berpotensi mendgradasi ketertiban dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang dibentuk oleh Pemerintah.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
J Political Science > JF Political institutions (General)
Divisions: Skripsi > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Politik
Depositing User: Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited: 31 May 2023 03:01
Last Modified: 31 May 2023 03:01
URI: http://repository.unas.ac.id/id/eprint/6614

Actions (login required)

View Item View Item