ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELANGGARAN PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 30/Pid/Sus/2021/Pn.Jkt.Brt)

Komariah, - (2022) ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELANGGARAN PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 30/Pid/Sus/2021/Pn.Jkt.Brt). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (173kB)
	Text Bab 1.pdf Download (137kB)
	Text Bab 2.pdf Download (230kB)
	Text Bab 3.pdf Download (86kB)
	Text Bab 4.pdf Download (124kB)
	Text Bab 5.pdf Download (59kB)
	Text Lampiran.pdf Download (199kB)

Abstract

Pasal 54 jo Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun demikian, dalam praktiknya aparat penegak hukum cenderung menggunakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika, sehingga penyalahguna narkotika diputus dengan pidana penjara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 30/Pid/Sus/2021/Pn.Jkt.Brt? Apakah pemidanaan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 30/Pid/Sus/2021/Pn.Jkt.Brt sudah tepat? Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertama, ketentuan Pasal 127 UU Narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 30/Pid/Sus/2021/Pn.Jkt.Brt adalah setiap orang dan penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dalam sanksinya dapat berupa sanksi pidana penjara atau menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adanya kekaburan norma dalam frasa “menggunakan” dalam rumusan Pasal 127 jo Pasal 1 angka 15 UU Narkotika membuat aparat penegak hukum dapat menjerat korban penyalahgunaan narkotika dengan memberikan sanksi pidana penjara kepada penyalahguna narkotika. Kedua, penerapan pemidanaan Pasal 127 UU Narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 30/Pid/Sus/2021/Pn.Jkt.Brt adalah kurang tepat, karena seharusnya penjatuhan putusan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Delvy Aprilizani -
Date Deposited:	03 Jan 2023 04:31
Last Modified:	03 Jan 2023 04:31
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/6056

Actions (login required)

View Item