TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE PADA PERSEROAN TERBATAS PELINDO II (PENGADAAN 3 UNIT QUAY CONTAINER CRANE DAN PENUNJUKANLANGSUNG HUADONG HEAVY MACHINERY)

Alkaff, Ali (2022) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE PADA PERSEROAN TERBATAS PELINDO II (PENGADAAN 3 UNIT QUAY CONTAINER CRANE DAN PENUNJUKANLANGSUNG HUADONG HEAVY MACHINERY). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (696kB)
	Text BAB I.pdf Download (796kB)
	Text BAB II.pdf Download (895kB)
	Text BAB III.pdf Download (701kB)
	Text BAB IV.pdf Download (735kB)
	Text BAB V.pdf Download (292kB)
	Text Lampiran.pdf Download (1MB)

Abstract

Dalam pasal 97 (5) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas yang mengatur tentang doktrin Business Judgment Rule yang berbunyi Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b.Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. “. Dalam penelitian ini terdapat permasalahan yaitu apakah doktrin Business Judgment Rule dapat diterapkan terhadap keputusan direksi Perseroan Terbatas Pelindo II Tentang Pengadaan 3 unit Quay Container Crane dan penunjukan langsung huadong heavy machiner sebagai perusahaan pelaksana proyek dalam kaitanya dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang keuangan negara dan bagaimana pengunaan doktrin Business Judgment Rule di masa yang akan mendatang bagi direksi BUMN. penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dapat diterapkanya doktrin Business Judgment Rule terhadap keputusan direksi Perseroan Terbatas Pelindo II Tentang Pengadaan 3 unit Quay Container Crane dan penunjukan langsung huadong heavy machiner sebagai perusahaan pelaksana proyek dalam kaitanya dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang keuangan negara dikarenakan Direksi sudah sesuai dengan kriteria pasal 97 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan seharusnya ada revisi terkait definisi kekayaan negara di dalam UndangUndang BUMN, Keuangan Negara dan Undang-Undang Tipikor agar adanya sinkronisasi dan kepastian hukum, sehingga terhadap direksi dapat diberikan perlindungan hukum apabila direksi telah bertindak sesuai dengan kriteria pasal 97 ayat 5 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Delvy Aprilizani -
Date Deposited:	20 Oct 2022 08:33
Last Modified:	20 Oct 2022 08:33
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/5907

Actions (login required)

View Item