KAJIAN HUKUM SENGKETA HAK EIGENDOM VERPONDING PARA AHLI WARIS DENGAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

Gumelar, Miftah (2025) KAJIAN HUKUM SENGKETA HAK EIGENDOM VERPONDING PARA AHLI WARIS DENGAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA. Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER (LEMBAR PENGESAHAN,DLL.).pdf Download (364kB)
	Text BAB I.pdf Download (382kB)
	Text BAB II.pdf Download (380kB)
	Text BAB III.pdf Download (428kB)
	Text BAB IV.pdf Download (519kB)
	Text BAB V.pdf Download (174kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA, LAMPIRAN, UJI TURNITIN.pdf Download (548kB)

Abstract

Sengketa kepemilikan tanah antara ahli waris pemegang hak bekas Eigendom Verponding dan pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) oleh Perseroan Terbatas (PT) menjadi permasalahan hukum yang sering terjadi di Indonesia. Perubahan sistem pertanahan dari warisan kolonial ke sistem hukum pertanahan nasional, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, menyebabkan ketidakjelasan status hukum atas tanah yang sebelumnya berstatus Eigendom Verponding tetapi tidak dikonversi menjadi hak sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum sengketa antara ahli waris dengan pemegang HGB, menelusuri penyebab konflik, serta menganalisis penyelesaian hukum yang dapat diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, serta praktik hukum pertanahan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Eigendom Verponding yang tidak dikonversi sebelum diberlakukannya UUPA dianggap tidak lagi memiliki kekuatan hukum dan tanah tersebut berstatus tanah negara, yang kemudian dapat diberikan kepada pihak lain, termasuk badan hukum seperti PT dalam bentuk HGB. Namun, dalam beberapa kasus, ahli waris masih memiliki peluang untuk memperjuangkan haknya jika dapat membuktikan penguasaan tanah secara terus-menerus dan adanya cacat hukum dalam penerbitan HGB. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN), mediasi, atau gugatan ke pengadilan.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	17 Jun 2025 08:08
Last Modified:	17 Jun 2025 08:08
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/12982

Actions (login required)

View Item