ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PERJANJIAN NOMINEE ATAS KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK (Studi Putusan Nomor 13/PDT/2022/PT DPS)

Sibuea, Kokoh Juan Andreas (2025) ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PERJANJIAN NOMINEE ATAS KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK (Studi Putusan Nomor 13/PDT/2022/PT DPS). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (628kB)
	Text BAB I.pdf Download (495kB)
	Text BAB II.pdf Download (463kB)
	Text BAB II.pdf Download (463kB)
	Text BAB III.pdf Download (370kB)
	Text BAB IV.pdf Download (368kB)
	Text BAB V.pdf Download (310kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Perjanjian nominee atas kepemilikan tanah hak milik di Indonesia secara legalitas belum diatur dalam KUHPerdata maupun peraturan lainnya. Pada praktiknya, perjanjian nominee dibuat dalam bentuk akta notariil. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, hanya warga negara Indonesia yang berhak atas Hak Milik tanah di Indonesia. Pada putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 13/PDT/2022/PT DPS, ditemukan suatu perjanjian pinjam nama (nominee) oleh WNA terhadap WNI yang bertujuan mendapatkan Hak Milik atas tanah yang dibuat oleh Notaris. Mengenai hal tersebut permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 1) Bagaimana keabsahan perjanjian nominee atas kepemilikan tanah hak milik yang dibuat secara notariil? 2) Bagaimana analisis hukum pertimbangan dan putusan hakim atas perbuatan melawan hukum yang disebabkan perjanjian nominee dalam Putusan Nomor 13/PDT/2022/PT DPS? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menyatakan bahwa keabsahan perjanjian nominee atas kepemilikan tanah hak milik yang dibuat secara notariil adalah tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian yang dimana bertentangan dengan Pasal 21 UUPA. Pada putusannya, Majelis Hakim menetapkan bahwa hak milik atas obyek sengketa adalah sah milik WNI yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik. Seharusnya, hak atas obyek sengketa tersebut jatuh kepada Negara berdasarkan ketetentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	13 Jun 2025 03:28
Last Modified:	13 Jun 2025 03:28
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/12915

Actions (login required)

View Item