PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANGGUNG PAJAK ATAS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Fransiscus, Selamat Sodugaon Carl (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANGGUNG PAJAK ATAS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA. Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (800kB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (1MB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (902kB)

Abstract

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penagihan utang pajak dengan surat paksa ditinjau dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan bagaimana perlindungan hukum bagi penanggung pajak atas pelaksanaan penagihan pajak ditinjau dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penagihan utang pajak dengan surat paksa yaitu pertama, pada dasarnya penagihan pajak dilakukan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, kedua, terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak, pejabat dapat melakukan tindakan penagihan pajak, ketiga, pelaksanaan tahapan penagihan pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penagihan pajak dengan surat paksa, keempat, pelaksanaan tahapan penagihan pajak dilakukan terhadap penanggung pajak dengan mempertimbangkan urutan prioritas. Perlindungan hukum dalam bidang pajak yang sangat dirasakan oleh wajib pajak/penanggung pajak antara lain dengan diberikannya kelonggaran kepada wajib pajak/penanggung pajak untuk melakukan angsuran/penundaan pembayaran utang pajak, melakukan pembetulan ketetapan pajak dan adanya pengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang timbul dari utang pajak tersebut. Oleh karena itu, setiap wajib pajak harus melaksanakan kewajiban bayar pajaknya dengan nilai dan waktu yang ditentukan.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) Q Science > Q Science (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	- Abdurrahman -
Date Deposited:	29 Apr 2024 02:08
Last Modified:	29 Apr 2024 02:08
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/10825

Actions (login required)

View Item