ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN WALI NIKAH DALAM PUTUSAN PERKAWINAN ADAT SASAK MERARIQ (Studi Kasus Putusan PA SELONG Nomor 958/Pdt.P/2021/PA.SEL)

PRANOTO, ANGGI WIJAYA ADI (2023) ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN WALI NIKAH DALAM PUTUSAN PERKAWINAN ADAT SASAK MERARIQ (Studi Kasus Putusan PA SELONG Nomor 958/Pdt.P/2021/PA.SEL). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (422kB)
	Text BAB I.pdf Download (338kB)
	Text BAB II.pdf Download (342kB)
	Text BAB III.pdf Download (179kB)
	Text BAB IV.pdf Download (186kB)
	Text BAB V.pdf Download (144kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (22MB)

Abstract

Perkawinan adat Sasak Merariq merupakan salah
satu bentuk perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat Suku Sasak di
Lombok. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami landasan hukum
dan pertimbangan yuridis yang digunakan oleh Pengadilan Agama Selong dalam
memutuskan perkara perkawinan adat Sasak Merariq. Dalam hal ini terjadi sebuah
peristiwa perkawinan adat sasak merariq yaitu seorang Pria mengambil seorang
Wanita untuk menikah dengan dasar kesepakatan Pria dan utusan keluarga Pria
langsung dating kerumah Wali Wanita untuk melamar dan meminta orang tua
Wanita agar segera dinikahkan, namun Wali dari Wanita menolak lamaran tersebut
dengan alasan Wali dari Wanita tidak menyukai Pria tersebut dan kedatangan
selanjutnya yang ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) tetap pada jawaban yang sama.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses pelaksanaan
perkawinan adat sasak merariq di Lombok dan bagaimana pertimbangan hukum
hakim terhadap permohonan pemberian wali nikah berdasarkan putusan PA Selong
Nomor 958/Pdt.P/2021/PA.SEL. Metode penelitian yang dilakukan didalam
penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil dari
penelitan ini menurut peneliti proses pelaksanaan perkawinan adat sasak merariq
yang terjadi di masa depan dengan persoalan tuntutan kehidupan modern sungguh
sangat berat, Pertimbangan Hukum Hakim atas pengkabulan permohonan dari
pemohon merupakan putusan yang yang tepat, bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan
Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim jo. pasal 18 ayat (4)
Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang
bertindak sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya
adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	Suku Sasak, Wali Hakim, Perkawinan, dan Hukum Adat.
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	11 Dec 2023 02:50
Last Modified:	11 Dec 2023 02:50
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/9137

Actions (login required)

View Item