Fahreza, Farhan (2023) KONFLIK KEPENTINGAN PADA REDISTRIBUSI TANAH LAHAN EKS HGU PT PAKISADJI BANJUMAS DI KECAMATAN PUNGGELAN. Diploma thesis, Universitas Nasional.
|
Text
COVER.pdf Download (662kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (279kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (398kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (232kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (329kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (853kB) |
|
|
Text
BAB VI.pdf Download (184kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (1MB) |
Abstract
Kecamatan Punggelan memiliki keunggulan dari segi letak geografis serta keahlian
masyarakatnya dalam kegiatan pertanian. Mirisnya kondisi masyarakat Kecamatan Punggelan hidup
pada tekanan sosial dan ekonomi akibat minimnya fasilitas Pendidikan serta minimnya ketersediaan
lahan untuk bertani. Tekanan tersebut ditambah dari adanya permohonan perpanjangan Hak Guna
Usaha (HGU) PT Pakisadji Banjumas (Perusahaan Perkebunan) di Kecamatan Punggelan kepada
Bupati Banjarnegara tahun 2011, yang mana akan mengancam hak atas tanah terkait lahan yang
telah diduduki oleh petani penggarap sejak 1996. Kedatangan kelompok yang berfokus pada konflik
agraria, seperti Sekolah Bersama (SEKBER) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) memantik
masyarakat untuk bergerak dan memperjuangkan hak nya untuk mengubah status lahan menjadi hak
milik melalui program Redistribusi Tanah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada dinamika yang
terjadi antara kelompok organisasi tani rakyat bernama Himpunan Tani Banjarnegara
(HITAMBARA) dengan Bupati Banjarnegara. Hasil Penelitian menunjukkan kepentingan dari
HITAMBARA yaitu dengan menginginkan lahan negara bebas eks HGU PT Pakisadji Banjumas
melalui proses Redistribusi Tanah untuk meingkatkan taraf kehidupan sosial dan ekonomi para
petani penggarap. Di lain hal, Bupati Banjarnegara diketahui menginginkan lahan eks HGU tersebut
untuk dimanfaatkan sebagai konservasi dan agrowisata yang dikelola secara utuh oleh Pemerintah
Daerah. Kehadiran dan Upaya-upaya dalam melancarkan kepentingannya, kelompok HITAMBARA
didasari oleh teori kelompok kepentingan dan konsep landreform, sementara kehadiran dan Upayaupaya
dari Bupati Banjarnegara merupakan bentuk dari pada implementasi konsep Counterreform. Adanya benturan kepentingan antara keduanya menimbulkan konflik yang dikupas menggunakan teori konflik Simon Fisher karena memiliki relevansi, yaitu karena terdapat perebutan tanah eks
HGU PT Pakisadji Banjumas yang notabenenya lahan adalah suatu kebutuhan dasar manusia.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > JA Political science (General) J Political Science > JC Political theory |
| Divisions: | Skripsi > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Politik |
| Depositing User: | Users 30 not found. |
| Date Deposited: | 14 Nov 2023 04:52 |
| Last Modified: | 14 Nov 2023 04:52 |
| URI: | https://repository.unas.ac.id/id/eprint/8957 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
