Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Manajerial Aparatur Pemerintah Daerah di Kantor Walikota Jakarta Pusat

Yahya, Irfan Muhammad (2023) Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Manajerial Aparatur Pemerintah Daerah di Kantor Walikota Jakarta Pusat. Masters thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of Cover.pdf] Text
Cover.pdf

Download (2MB)
[thumbnail of BAB 1.pdf] Text
BAB 1.pdf

Download (256kB)
[thumbnail of BAB 2.pdf] Text
BAB 2.pdf

Download (398kB)
[thumbnail of BAB 3.pdf] Text
BAB 3.pdf

Download (243kB)
[thumbnail of BAB 4.pdf] Text
BAB 4.pdf

Download (581kB)
[thumbnail of BAB 5.pdf] Text
BAB 5.pdf

Download (122kB)
[thumbnail of Lampiran_compressed (9).pdf] Text
Lampiran_compressed (9).pdf

Download (765kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi
Manajerial Aparatur Pemerintah Daerah di Kantor Walikota Jakarta Pusat.
Kompetensi Aparatur masih menjadi sebuah persoalan yang perlu mendapat
perhatian terutama dilihat dari segi Kompetensi Manajerial. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan kompetensi manajerial
aparatur. Selain itu penelitian tesis ini menjelaskan terkait faktor penghambat dan
faktor pendukung implementasi kebijakan pengembangan Kompetensi Manajerial
Aparatur. Teori yang digunakan adalah Teori Edward yang terdiri dari empat
dimensi yaitu Struktur Organisasi, Sumberdaya Organisasi, Disposisi, dan Struktur
Birokrasi. Metode penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif, dengan jenis
teknik pengumpulan reduksi data melalui informan yang terlibat langsung
memahami tentang implementasi kebijakan pengembangan kompetensi manajerial
aparatur. Instrumen penelitian ini tentunya menggunakan pengumpulan data,
wawancara dan dokumentasi.
Sehingga hasil pada penelitian ini ialah pada dimensi komunikasi terjalin
sinergitas yang sangat baik, dilihat dari segi sumber daya manusia secara kapasitas
dan kualitas cukup baik, walaupun dari segi tugas dan porsi yang berbeda dan saling
membantu dalam kinerja. Selain itu di lihat dari segi disposisi rekruitmen pegawai
terdiri dari PNS, P3K, dan honorer. Mengenai penempatan merupakan wewenang
dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sedangkan untuk pegawai honorer
penrekrutan merupakan hasi wawancara para pelamar yang dilakukan setiap
tahunnya. Dimensi terakhir dilihat dari struktur birokrasi dimana standar yang di
cantumkan sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing karena sudah
dipersiapkan sedemikian mungkin untuk dapat meningkatkan pengembangan
kompetensi pegawai.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
Divisions: Tesis dan Disertasi > Sekolah Pasca Sarjana > Program Studi S2 Administrasi Publik
Depositing User: Users 30 not found.
Date Deposited: 31 Oct 2023 06:29
Last Modified: 31 Oct 2023 06:29
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/8685

Actions (login required)

View Item View Item