TINJUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS KARYA SINEMATOGRAFI YANG DIUNGGAH TANPA IZIN PADA RANAH DIGITAL BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN-Jmb. Jo Nomor 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr. Jo. Nomor 32 / PID.SUS / 2019 / PT. MTR. Jo. Nomor 4054 K/Pid.Sus/2019)

Andriyani, Trita Annisa (2023) TINJUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS KARYA SINEMATOGRAFI YANG DIUNGGAH TANPA IZIN PADA RANAH DIGITAL BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN-Jmb. Jo Nomor 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr. Jo. Nomor 32 / PID.SUS / 2019 / PT. MTR. Jo. Nomor 4054 K/Pid.Sus/2019). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (617kB)
	Text BAB I.pdf Download (352kB)
	Text BAB II.pdf Download (394kB)
	Text BAB III.pdf Download (237kB)
	Text BAB IV.pdf Download (356kB)
	Text BAB V.pdf Download (144kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (7MB)

Abstract

Selama pandemi COVID-19, industri film
mengalami dampak besar karena terhentinya produksi dan penayangan di
bioskop. Oleh karena itu, situs streaming legal mengalami peningkatan
popularitas. Meskipun ada banyak film legal yang tersedia di layanan
streaming resmi, situs streaming ilegal masih beroperasi dengan mengunggah
film tanpa izin, melanggar hak cipta dan merugikan para pencipta karya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mengunggah karya
sinematografi pada ranah digital tanpa melanggar hak cipta dan apa akibat
hukum dari karya sinematografi yang diunggah tanpa izin pada ranah digital
berdasarkan Hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif sehingga pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian data diperoleh
melalui kepustakaan dengan mengumpulkan dan memahami literatur yang
berkaitan dengan materi penelitian ini. Hasil penelitian menemukan bahwa
mengunggah karya sinematografi pada ranah digital harus mendapatkan izin
dari pemegang hak cipta. Selain itu, akibat hukum karya sinematografi yang
diunggah tanpa izin pada ranah digital berdasarkan hukum di Indonesia adalah
dapat dikenakan sanksi pidana pidana berupa denda, penjara dan hukuman
tambahan, sanksi perdata berupa ganti rugi dan penutupan konten/akses
(pemblokiran).

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Users 30 not found.
Date Deposited:	27 Oct 2023 04:20
Last Modified:	27 Oct 2023 04:20
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/8584

Actions (login required)

View Item