ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR :89-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2019

Rais, Muhammad Fadil (2023) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR :89-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2019. Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (651kB)
	Text BAB 1.pdf Download (218kB)
	Text BAB 2.pdf Download (209kB)
	Text BAB 3.pdf Download (174kB)
	Text BAB 4.pdf Download (188kB)
	Text BAB 5.pdf Download (129kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (128kB)

Abstract

Pada dasarnya, Narkoba hanya
diperbolehkan digunakan dalam dunia kesehatan yakni berguna untuk beberapa
pengobatan. Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga tidak terlepas dari
godaan narkoba, kasus Oknum anggota TNI yang mengkonsumsi narkotika
yang berinisial Kristianto dengan Pangkat Pratu/31100170050889 Pelaku
pertama kali mengkonsumsi narkotika pada tahun 2017 dengan jenis narkotika
sabu sabu, Padahal telah kita ketahui bahwasanya para prajurit TNI merupakan
suatu elemen terpenting di dalam sistem keamanan dan pertahanan pada suatu
negara Adapun rumusan masalah yaitu: 1) Bagaiamana Proses Penegakan
Hukum Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika? 2)
Apakah Pertanggung Jawaban Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan
Putusan Nomor : (89-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2019) Sudah Sesuai Dengan
Peraturan Perundang - Undangan Yang Berlaku? Dalam penulisan skripsi ini
metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis dengan
pendekatan yuridis normatif dengan mempelajari dari peraturan perundangundangan,
kasus,
yang
berhubungan
dengan
objek
penelitian
dan
didukung

oleh
data
lapangan
seperti.
Metode
pengumpulan
data
dilakukan
melalui

library
research
(kepustakaan,
Undang-undang,
dan
hasil
penelitian).
Setelah

melakukan
penelitian
Penulis
dari
hasil
penelitian
berpendapat bahwa
ketentuan hukum penyalahgunaan narkotika bagi Anggota TNI yaitu termasuk
subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer. Dalam
hal terjadi sesuatu tindak pidana subjek dari tindak pidana umum dan tindak
pidana militer yang bersifat berbarengan. Apabila diperhatikan ketentuan Pasal
1 ayat (2) KUHP yang menguntungkan bagi tersangka, dalam hal tersebut di
atas tentunya dikehendaki penerapan tindak pidana yang ancaman pidananya
lebih ringan.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Users 30 not found.
Date Deposited:	25 Oct 2023 03:16
Last Modified:	25 Oct 2023 03:16
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/8516

Actions (login required)

View Item