KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KINERJA LEMBAGA PELAYANAN PUBLIK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Kurnia, Muhammad Agam Rizky (2023) KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KINERJA LEMBAGA PELAYANAN PUBLIK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of 1. COVER.pdf] Text
1. COVER.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of 2. BAB 1.pdf] Text
2. BAB 1.pdf

Download (272kB)
[thumbnail of 3. BAB II.pdf] Text
3. BAB II.pdf

Download (258kB)
[thumbnail of 4. BAB III.pdf] Text
4. BAB III.pdf

Download (203kB)
[thumbnail of 5. BAB IV.pdf] Text
5. BAB IV.pdf

Download (232kB)
[thumbnail of 6. BAB V.pdf] Text
6. BAB V.pdf

Download (143kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA + LAMPIRAN.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA + LAMPIRAN.pdf

Download (3MB)

Abstract

Mekanisme check and balances diterapkan untuk
mengontrol dan menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara.
Ombudsman Republik Indonesia hadir sebagai pengawas untuk lembaga
pelayanan publik yang ada di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui mekanisme penerbitan rekomendasi Ombudsman, mengetahui
letak kekuatan hukum mengikat yang dimiliki dalam Rekomendasi
Ombudsman berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dengan
menggunakan metode yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa, mekanisme penerbitan rekomendasi ombudsman berdasarkan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dimulai dari laporan terhadap
dugaan adanya maladministrasi, pemeriksaan laporan, hingga
diterbitkannya rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia.
Rekomendasi Ombudsman memiliki kekuatan hukum yang sama dengan
putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu final dan banding, sehingga
rekomendasi tersebut tidak dapat digugat dan dapat digunakan sebagai alat
bukti pada perkara perdata. Kewajiban lembaga publik dalam melaksanakan
rekomendasi Ombudsman telah diatur dalam Pasal 38 Undang–Undang
Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Namun,
kepatuhan lembaga pelayanan publik terhadap rekomendasi Ombudsman di
Indonesia tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya
aturan yang mengatur mengenai tindak lanjut Rekomendasi Ombudsman
Republik Indonesia

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Users 30 not found.
Date Deposited: 25 Oct 2023 03:10
Last Modified: 25 Oct 2023 03:10
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/8515

Actions (login required)

View Item View Item