IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Altidar, Muhammad Abed (2023) IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN. Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER( LEMBAR PENGESAHAN, LEMBAR KEASLIAN, HALAMAN PERSEMBAHAN, ABSTRAK, KATA PENGANTAR, DAFTAR 2.pdf Download (486kB)
	Text BAB I.pdf Download (443kB)
	Text BAB II.pdf Download (517kB)
	Text BAB III.pdf Download (707kB)
	Text BAB IV.pdf Download (714kB)
	Text BAB V.pdf Download (218kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

Abstract

Penyelesaian perkara tindak pidana melalui cara-cara
konvensional terhadap perkara tindak pidana ringan khususnya tindak pidana
pidana pencurian menyebakan menumpuknya perkara di kejaksaan dan juga
menggagu konsentrasi Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara yang
lebih serius. Maka pendekatan restorative justice perlu diterapkan terhadap
penyelesaian perkara tindak pidana pencurian, pendekatan restorative justice
merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dan
sistem peradilan pidana modern yang berpijak pada pada prinsip ultimum
remedium (pemidanaan sebagai upaya terakhir) yang tidak lagi berorientasi pada
hukum pidana sebagai pembalasan, tetapi berorientasi pada keadilan korektif,
keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Dalam penerapannya restorative
justice mengadaptasi konsep altenative dispute resolution dimana penyelesain
perkaranya dilakukan diluar peradilan, untuk mekanismenya pendekatan
restorative justice menitikberatkan pada mediasi dan dialog sehingga
memberikan ruang kepada kepentingan korban dan pelaku untuk mencari
benang merah dari permasalah yang bersifat win-win solution. Penelitian ini
memaparkan tetang implementasi pendekatan restrotative justice terhadap
penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Jakarta
Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya pengimplemtasian
pendekatan restorative justice memberikan implakasi positif terhadap pihakpihak

terkait maupun keempat sub sistem peradilan pidana. Akan tetapi
penghentian penuntutan tindak pidana pencurian melalui jalur restorative justice
di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan masih sangat sedikit yaitu hanya berjumlah
empat perkara, sehingga tujuan-tujuan dari restorative justice melalui jalur
penghentian penuntutan seperti kemanfaatan dan keadilan masih belum dapat
dicapai. pengimplementasian pendekatan restorative justice di Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan juga masih terdapat kendala-kendala, hal tersebut disebabkan
dari beberapa aspek yaitu, aspek substansi hukum (legal substance), aspek
struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Rumusan
masalah dalam penelitian hukum ini adalah 1) Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar suatu perkara pidana dapat dihentikan penuntutan melalui jalur
Restorative Justice ? 2) Bagaimana Implemetasi restorative justice dalam proses
penghentian penuntutan tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Jakarta
Selatan? 3) Apa kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan
Negeri Jakarta Selatan dalam mengimplementasikan restorative justice dalam
proses penghentian penuntunan tindak pidana pencurian dan cara mengatasinya
?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yang dimana datanya
diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara dengan
narasumber dan mengolah data dari Kejaksan Negeri Jakarta Selatan.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Users 30 not found.
Date Deposited:	25 Oct 2023 03:04
Last Modified:	25 Oct 2023 03:11
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/8513

Actions (login required)

View Item