ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 628/PID.SUS/2021/PN.JKT.SEL)

Rachman, Muhammad Kayza Pramudya (2023) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 628/PID.SUS/2021/PN.JKT.SEL). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (304kB)
	Text BAB I.pdf Download (209kB)
	Text BAB II.pdf Download (242kB)
	Text BAB III.pdf Download (247kB)
	Text BAB IV_compressed.pdf Download (197kB)
	Text BAB V.pdf Download (90kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (673kB)

Abstract

Kasus penistaan agama yang ada di media sosial
juga menjadi salah satu sisi negatif dari perkembangan teknologi dan
informasi karena setiap orang dapat dengan mudahnya mengakses internet
dan akun media sosial. Peristiwa seperti ini membutuhkan perhatian yang
cermat dari semua pihak untuk memastikan bahwa kata-kata tidak
senonoh/penistaan agama tidak terjadi lagi di media sosial di kemudian hari.
Bagaimana penerapan dan pertanggungjawaban tindak pidana penistaan
agama di media sosial, Bagaimana Ratio Decidendi dalam menentukan
putusan tindak pidana penistaan agama di media sosial dalam putusan
perkara nomor: 628/PID.SUS/2021/PN.JKT.SEL. Untuk mengetahui
penerapan dan pertanggungjawaban tindak pidana terhadap penistaan
agama di media sosial yang ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik.Untuk mengetahui dasar pertimbangan yang ditempuh
oleh hakim dalam menentukan putusan dalam kasus ini. Metode penelitian
ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian
Penerapan terkait tindak pidana penistaan agama dimedia sosial diatur
dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang
perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pelaksanaan pembuktian
terhadap tingkat persidangan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
terdakwa pada putusan ini dinyatakan bersalah dan Pasal yang terbukti dari
tiga dakwaan alternatif yang dipilih adalah Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 a
ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang
perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	- Abdurrahman -
Date Deposited:	03 Aug 2023 07:16
Last Modified:	12 Jun 2024 03:43
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/8224

Actions (login required)

View Item