ANALISIS YURIDIS PERLUASAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XIX/2021)

Wirakusumah, Juwanda (2023) ANALISIS YURIDIS PERLUASAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XIX/2021). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover_compressed.pdf Download (327kB)
	Text 2. BAB I.pdf Download (352kB)
	Text 3. BAB II.pdf Download (323kB)
	Text 4. BAB III.pdf Download (300kB)
	Text 5. BAB IV.pdf Download (301kB)
	Text 6. BAB V.pdf Download (140kB)
	Text Lampiran.pdf Download (212kB)

Abstract

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian
dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi
kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga sepatutnya memerlukan
optimalisasi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Permasalahan
yang berupaya dijawab oleh penelitian ini yaitu: bagaimana kewenangan PPNS
sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor
15/PUU-XIX/2021 dan pertimbangan serta putusan hakim dalam Putusan
tersebut. Tujuan penelitian ini pun meliputi: menganalisis kewenangan PPNS
sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor
15/PUU-XIX/2021 dan pertimbangan serta putusan hakim tersebut. Metode
penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan
perundang-undangan, dan kasus yang dianalisis melalui teknik analisis
kualitatif. Penelitian ini selanjutnya menghasilkan kesimpulan: pertama,
Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021 telah memperluas kewenangan PPNS
dalam menyidik tindak pidana pencucian uang; dan kedua, pertimbangan dan
putusan hakim MK telah tepat di mana mengandung 4 (empat) substansi
penting: (1) ketentuan norma Pasal 74 Undang-Undang TPPU dengan
Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang a quo mengandung ketidakpastian hukum;
(2) bagian Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU bukan hanya tidak
konsisten namun juga tidak sesuai dengan upaya memberantas tindak pidana
pencucian uang; (3) ketentuan Pasal 74 dan bagian Penjelasan Pasal 74 UndangUndang

TPPU seharusnya sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana,
cepat dan biaya ringan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;
dan (4) sesuai dengan prinsip dalam sistem pembentukan peraturan perundangundangan.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	02 Aug 2023 02:15
Last Modified:	24 Jun 2024 04:19
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/8155

Actions (login required)

View Item