PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENAMBANGAN ILLEGAL YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 167/Pid.Sus-PN Pkb/2022)

Nugroho, Satrio (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENAMBANGAN ILLEGAL YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 167/Pid.Sus-PN Pkb/2022). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover ( Cover, Halaman Pengesahan, Abstrak, Kata Pengantar dan Daftar isi).pdf Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf Download (662kB)
	Text BAB 2.pdf Download (252kB)
	Text BAB 3.pdf Download (191kB)
	Text BAB 4.pdf Download (190kB)
	Text BAB 5.pdf Download (74kB)
	Text Daftar Pustaka, Turnitin, Lampiran - Lampiran.pdf Download (1MB)

Abstract

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan
kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang
meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,
penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau
pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Dalam
melakukan penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Surat Izin
Pertambangan Batuan berdasarkan Asas Sentralitas. Hal ini menimbulkan
permasalahan kewenangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
dalam memberikan perizinan bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan
Usaha Pertambangan. Pemberian perizinan yang tumpang tindih antara pemerintah
pusat dan daerah memberikan dampak buruk bagi pelaku usaha pertambangan dan
lingkungan sekitarnya. Salah satu dampak adanya tumpang tindih pemberian
perizinan adalah Kerusakan lingkungan hidup. Adapun dalam penelitian ini akan
membatasi pada rumusan masalah, yaitu Bagaimana pengaturan penerbitan dan
pengawasan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Surat Izin
Pertambangan Batuan (SIPB) berdasarkan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2020
tentang pertambangan mineral dan batubara? Bagaimana alasan pertimbangan
hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 167/Pid.Sus-Pn Pkb/2022?
Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis – normatif, Kegiatan
Pertambangan tanpa adanya Izin usaha Pertambangan dan Surat Izin Pertambangan
mempunyai implikasi yang sangat signifikan terhadap pertanggungjawaban
pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup dan adanya ancaman pidana
bagi yang tidak memiliki izin pertambangan.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	31 Jul 2023 07:22
Last Modified:	14 Jun 2024 07:26
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/8117

Actions (login required)

View Item