TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH ADAT DI KABUPATEN KARO (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3212 K/Pdt/2021)

Sinaga, Sari Halasson (2023) TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH ADAT DI KABUPATEN KARO (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3212 K/Pdt/2021). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (779kB)
	Text BAB 1.pdf Download (483kB)
	Text BAB 2.pdf Download (386kB)
	Text BAB 3.pdf Download (412kB)
	Text BAB 4.pdf Download (527kB)
	Text BAB 5.pdf Download (279kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Perlindungan hukum artinya suatu proteksi yg
diberikan terhadap subyek hukum pada bentuk perangkat aturan baik yg bersifat
preventif maupun yang bersifat represif, baik yg tertulis maupun tidak tertulis.
dengan kata lain proteksi aturan sebagai suatu gambaran dari fungsi aturan, yaitu
konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian,
kemanfaatan serta kedamaian. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1.
Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah adat di kabupaten
karo sumatera utara? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan
Mahkamah Agung Nomor 3212 K/Pdt/2021 dengan ketentuan yang ada. Bertujuan
untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah
adat di kabupaten karo dan mengetahui bagaimana Kesesuaian Perkara dalam
Putusan Mahkamah Agung Nomor 3212 K/Pdt/2021 dengan ketentuan yang ada.
Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum
kepustakaan.Penelit ian hukum normat if (legal research) biasanya “hanya”
merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa
peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan,
kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.. Berlandaskan
tiga teori yaitu Teori Perlindungan Hukum, Teori Keadilan,dan Teori Kepastian
Hukum. Hasil Penelitian menyatakan bahwa pertama; Pengakuan dan
penghormatan terhadap masyarakat adat diberikan tanpa mengabaikan ukuranukuran

kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan
keberadaan bangsa. Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi
makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	31 Jul 2023 07:09
Last Modified:	14 Jun 2024 07:17
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/8114

Actions (login required)

View Item