PENYELESAIAN PERSELISIHAN UANG PESANGON SEBAGAI HAK PARA PEKERJA MELALUI PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

Ibadurakhman, Kevin Kusuma (2023) PENYELESAIAN PERSELISIHAN UANG PESANGON SEBAGAI HAK PARA PEKERJA MELALUI PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT. Diploma thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of Cover.pdf] Text
Cover.pdf

Download (884kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (390kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (376kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (352kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (389kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (268kB)
[thumbnail of Lampiran.pdf] Text
Lampiran.pdf

Download (15MB)

Abstract

Pada dasarnya penyelesaian pesangon yang belum
dibayarkan perusahaan merupakan objek perkara penyelesaian perselisihan
hubungan industrial. Namun dalam praktik peradilan, terlihat cukup banyak
perkara penyelesaian perselisihan uang pesangon yang belum dibayarkan
oleh perusahaan diselesaikan dengan mengajukan permohonan pernyataan
pailit melalui Pengadilan Niaga. Melihat fakta di atas tentunya menjadi
persoalan karena adanya persinggungan jenis perkara yang belum diatur
dalam undang-undang. Oleh karena itu penelitian ini membahas persoalan
kedudukan uang pesangon yang dijadikan dasar permohonan pailit dan
proses pengajuan permohonan pailit yang harus dilakukan pekerja agar sah
dan dapat dikabulkan oleh pengadilan. Penelitian ini dilakukan dengan sifat
penelitian normatif dengan pendekatan statute, conceptual, dan case study
approach. Dalam upaya para pekerja mendapatkan haknya, uang pesangon
dapat dijadikan dasar permohonan pailit sepanjang telah memenuhi unsurunsur

yang terdapat dalam hukum kepailitan. Para pekerja dapat
mengajukan permohonan pernyataan pailit apabila memang permohonan
pernyataan pailit telah menjadi ultimum remedium dalam pranata hukum
atau setidak-tidaknya telah dilakukannya penyelesaian melalui Putusan
Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap dan
terhadap putusan tersebut telah dilakukan eksekusi oleh Ketua Pengadilan
Negeri pada tahap teguran aanmaning yang kedua.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Delvy Aplirizani -
Date Deposited: 26 Jul 2023 06:33
Last Modified: 26 Jul 2023 06:33
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/7998

Actions (login required)

View Item View Item