PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT.PST)

Nadeak, Johansyah (2023) PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT.PST). Diploma thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of 1. COVER.pdf] Text
1. COVER.pdf

Download (559kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (513kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (454kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (314kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (377kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (180kB)
[thumbnail of DAFPUS-LAMPIRAN.pdf] Text
DAFPUS-LAMPIRAN.pdf

Download (303kB)

Abstract

Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) yang telah
melahirkan banyak pelaku korupsi besar, antara lain anggota dewan dan
pimpinan daerah, serta kepala daerah dan pejabat pemerintah daerah. Ini
menjadikan ironi dengan penghambatan pembangunan di semua bidang
dikarenakan perbuatan yang mementingkan dirinya sendiri. Uang yang
seharusnya dianggarkan untuk kepentingan publik seperti pembangunan
infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terhambat oleh
korupsi anggaran oleh otoritas negara, namun efek korupsi lainnya juga
melakukan tindak pidana pencucian uang. Tentu saja, pemerintah perlu
memperbaiki sistem distribusi, pola akuntabilitas, dan sistem pengawasan
yang ketat agar dana bantuan sosial tidak mencapai tujuannya. Hasi
penelitian menunjukan penerapan sanksi tndak pidana belum efektif dan
hakim memberikan keputusan seolah olah hanya unuk mengurangi atau
meringankan pidana pelaku tindak pidana korupsi. 1) Bagaimana Penerapan
sanksi terhadap pelaku pidana korupsi 2) Bagaimana pertimbanggan
hukuman hakim dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN
JKT.PST. 3) Apakah putusan Hakim tersebut telah memenuhi tujuan asas
keadilan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif,
yang dimana menggunakan hukum tertulis dikaji dari beberbagai beberapa
aspek seperti filosofi, perbandingan,putusan pegadilan teori, penjelasan
Undang-Undang tiap-tiap Pasal maupun penjelasan secara umum,
formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Delvy Aplirizani -
Date Deposited: 24 Jul 2023 06:48
Last Modified: 24 Jul 2023 06:48
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/7938

Actions (login required)

View Item View Item