PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH WARGA SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API (Studi Putusan No: 994/Pid.Sus.LH/2017/PN.Jkt.Sel Jo. Putusan No: 270/PID.SUS.LH/2018/PT.DKI)

Dudikoff, Luthfy Abbad (2022) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH WARGA SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API (Studi Putusan No: 994/Pid.Sus.LH/2017/PN.Jkt.Sel Jo. Putusan No: 270/PID.SUS.LH/2018/PT.DKI). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text Caver.pdf Download (270kB)
	Text Bab 1.pdf Download (186kB)
	Text Bab 2.pdf Download (126kB)
	Text Bab 3.pdf Download (172kB)
	Text Bab 4.pdf Download (156kB)
	Text Bab 5.pdf Download (72kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (80kB)

Abstract

Maraknya kepemilikan senjata api illegal oleh masyarakat sipil cukup meresahkan
masyarakat. Kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat / sipil, tidak dapat
dilepaskan dari beberapa faktor keamanan. Sebagian orang kepemilikan senjata api
digunakan untuk melindungi dirinya, sebagian orang lain kemungkinan digunakan aksi
kejahatan mereka. Guna mengantisipasi penyalahgunaan senjata api dan mencegah
peredaran secara ilegal, dibuatlah peraturan Undang-Undang No. 12/Drt/ Tahun 1951
untuk mengontrol peredaran senjata api illegal serta Surat Keputusan Kapolri No.Pol.:
Skep/82/II/2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Nonorganic
TNI / Polri. Penelitian Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang
bersifat deskriptif analisis menggunakan data sekunder yang mengkaji permasalahan
mengenai aturan hukum terkait perizinan kepemilikan senjata api oleh warga sipil yang sah
beserta pertanggungjabawan secara pidana terhadap Gatot Brajamusti yang memiliki
senjata api tanpa izin (illegal) berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
tentang Senjata Api dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No:
994/Pid.Sus.LH/2017/PN.Jkt.Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No:
270/PID.SUS.LH/2018/PT.DKI sesuai Peraturan yang berlaku dengan pendekatan kasus
(Case approach). Hasil dari penelitian ini telah diketahui bahwa pertama, aturan hukum
terkait perizinan kepemilikan senjata api oleh warga sipil yang sah didasarkan Surat
Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/82/II/2004, kedua Pertanggungjabawan Pidana Gatot
Brajamusti yang memiliki senjata api illegal dalam Putusan No:
994/Pid.Sus.LH/2017/PN.Jkt.Sel Jo. Putusan No: 270/PID.SUS.LH/2018/PT.DKI yang
memvonis pidana selama 1 (satu) tahun lebih rendah dari tuntutan Jaksa yakni 3 (tiga)
tahun Penerapan hukumnya telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12
Tahun 1951 tentang Senjata Api dan KUHAP. Seharusnya Pemerintah membuat regulasi
kepemilikan serta penyalahgunaan senjata non-organik TNI/Polri secara lebih relevan dan
melakukan Revisi terhadap Undang-Undang Darurat tentang Senjata Api.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kepemilikan Senjata Api, Ilegal.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	- Abdurrahman -
Date Deposited:	10 Jul 2023 01:24
Last Modified:	10 Jul 2023 01:24
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/7507

Actions (login required)

View Item