TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst)

Aitonam, Laurens R (2023) TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (991kB)
	Text BAB I.pdf Download (353kB)
	Text BAB II.pdf Download (370kB)
	Text BAB III.pdf Download (186kB)
	Text BAB IV.pdf Download (452kB)
	Text BAB V.pdf Download (70kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Korupsi, terjadi secara sistematis dan terselubung, tidak
hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga
digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) sehingga
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan juga secara
luar biasa. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yaitu Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang
perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan studi kasus
Putusan Perkara Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst. Sebagai bahan kajian
hasil penelitian penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
cara melakukan penelitian kepustakaan (Library Research) Tindak Pidana yang
telah diperbuat oleh Terdakwa Yenny Wiriawaty menurut penulis merupakan
kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crime) sehingga sangat relevan apabila
terdakwa dijatuhi pidana hukuman sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor:
31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas
Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Dikarenakan Negara dalam hal ini Kementrian Kesehatan RI telah
mengalami kerugian dari program pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan
Plus inserter TA. 2014 sebesar Rp. 72.452.764.842.60.- (tujuh puluh dua milyar
empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus
empat puluh dua rupiah koma enam puluh sen). Tindak pidana korupsi juga terjadi
dalam pengadaan barang dan jasa yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian Negara, penyelewengan jabatan, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, perbuatan curang dan pemerasan.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Users 30 not found.
Date Deposited:	20 Jun 2023 04:37
Last Modified:	20 Jun 2023 04:37
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/6956

Actions (login required)

View Item