KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF ASAS COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp)

Akmal, Fachri (2023) KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF ASAS COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp). Diploma thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of Cover.pdf] Text
Cover.pdf

Download (493kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (439kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (545kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (672kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (557kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (253kB)
[thumbnail of Lampiran.pdf] Text
Lampiran.pdf

Download (1MB)

Abstract

Kebebasan berpendapat di media sosial adalah
serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan pikiran melalui
gambar, video, foto, tulisan dan lain sebagainya dalam sebuah platform digital
berbasis internet. Kebebasan berpendapat di Indonesia secara khusus diberikan
kepada pers sebagai salah satu pilar demokrasi dengan berpedoman pada
Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Adapun metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan
meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang ada. Hasil penelitian dari
Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/ PN Plp adalah
vonis 3 bulan penjara dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani terhadap
seorang jurnalis bernama Muhammad Asrul atas berita-berita yang dimuatnya
di media online dan media sosial berkenaan dengan dugaan korupsi yang
dilakukan Farid Kasim Judas karena berita-berita tersebut dianggap bukan
karya jurnalistik dan mengandung unsur pelanggaran dalam pasal 27 ayat (3)
UU ITE. Menurut penulis vonis tersebut tidak mencerminkan kebebasan pers
dalam berpendapat, karena dalam surat pandangan Dewan Pers ditekankan
untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui mekanisme UU Pers. Adapun
dalam perspektif asas cogitationis poenam nemo patitur menurut penulis tidak
cocok diterapkan di Indonesia karena tidak sejalan dengan sistem demokrasi
Pancasila yang mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban antara
subjek hukum yang satu dengan yang lainnya.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Users 30 not found.
Date Deposited: 20 Jun 2023 04:12
Last Modified: 20 Jun 2023 04:12
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/6949

Actions (login required)

View Item View Item