Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum PT Kereta Api Indonesia Terhadap Karyawan di Udia Pensiun (studi kasus: putusan Mahkamah Agung nomor :428K/Pdt.Sus/PHI-2021)

Dwiferdiani, Dinda Destia (2023) Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum PT Kereta Api Indonesia Terhadap Karyawan di Udia Pensiun (studi kasus: putusan Mahkamah Agung nomor :428K/Pdt.Sus/PHI-2021). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Download (764kB)
	Text BAB II.pdf Download (864kB)
	Text BAB III.pdf Download (736kB)
	Text BAB IV.pdf Download (733kB)
	Text BAB V.pdf Download (575kB)
	Text Lampiran.pdf Download (875kB)

Abstract

Seseorang yang bekerja dengan orang lain akan menimbulkan suatu perjanjian
kerja antara pengusaha dengan pekerja. Dengan adanya suatu perjanjian kerja
maka timbulah hak dan juga kewajiban kepada seseorang pengusaha dan juga
pekerja Akan tetapi, Ketika hubungan kerja tersebut berakhir masih ada
beberapa perusahan yang kerap kali tidak memenuhi kewajibannya sebagai
pengusaha, yaitu tidak memberikan keadilan secara normatif berupa
kekurangan jumlah uang pesangon kepada pekerja yang sudah pensiun Hal ini
sangat disayangkan, karena dapat dikatakan bahwa uang pesangon merupakan
masalah yang sangat krusial dalam bidang ketengakerjaan dan bahkan apabila
tidak profesional dalam menangani pemberian jumlah uang pesangon tidak
jarang menjadi potensi perselisihan yang berujung pada ketidaksesuaian
pertanggung jawaban hukum yang dilakukan oleh perusahaan kepada
karyawan menurut Undang-Undang yang berlaku. sebagaimana terjadi dalam
Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg, yang dimana dalam kasus
tersebut seorang pekerja yang mengalami kekurangan pembayaran uang
pesangon akibat kelalaian perusahaan dalam membuat perjanjian kerja yang
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Permasalahan dalam
penelitian ini adalah Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap
karyawan PT. Kereta Api Indonesia yang mengalami keterlambatan
kekurangan jumlah uang pesangon? Bagaimana pertimbangan hukum hakim
terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 428K/Pdt.Sus-PHI/2021?.
Metode penelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis normatif dengan
menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa
pertanggungjawaban hukum hukum yang diberikan kepada karyawan PT.
Kereta Api Indonesia belum sesuai dengan teori pertanggungjawaban hukum
represif yang bertujuan untuk menjaga hak normatifnya sesuai dengan Pasal
156 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan Pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan
kasasi dari pemohon kasasi PT. Kereta Api Indonesia dalam putusan nomor
428K/Pdt.Sus-PHI/2021 belum sesuai.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Users 30 not found.
Date Deposited:	20 Jun 2023 04:09
Last Modified:	20 Jun 2023 04:09
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/6947

Actions (login required)

View Item