Analisis yuridis pembuatan akta pemberi hak tanggungan berdasarkan surat kuasa membebankan hak tanggungan (studi kasus putusan nomor.8/Pdt.g/2022 PN Dps)

TAMBA, ARYO (2023) Analisis yuridis pembuatan akta pemberi hak tanggungan berdasarkan surat kuasa membebankan hak tanggungan (studi kasus putusan nomor.8/Pdt.g/2022 PN Dps). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (4MB)
	Text BAB I.pdf Download (638kB)
	Text BAB II.pdf Download (391kB)
	Text BAB III.pdf Download (214kB)
	Text BAB IV.pdf Download (440kB)
	Text BAB V.pdf Download (272kB)
	Text Lampiran.pdf Download (450kB)

Abstract

Surat Kuasa Membebankan hak tangungan bukan
merupakan suatu Akta yang Otomatis dapat mebuat si kreditur dengan
sendirinya mendapatkan hak didalam sertipikat tersebut seperti halnya
Akta Pemberian Hak Tanggungan yang telah didaftarkan di Badan
Pertanahan Nasional, dalam kasus yang terjadi pada Putusan Nomor
8/Pdt.G/2022/PN Dps, Pihak Pelawan keberatan dengan diterbitkannya
Akta Pemberian Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak
Tanggungan Nomor 00629/2019 tertanggal 4 Februari 2019 namun tanpa
persetujuan dari pihak Pelawan, namun perlu digarisbawahi, bahwa
perikatan yang terjadi antara pihak Pelawan dengan Termohon adalah sah
dan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan mengingat adanya
kewenangan hukum yang lebih tinggi untuk melakukan Pemberian Hak
Tanggungan tanpa adanya keterangan dari pihak yang berhutang
bukanlah suatu hal yang dapat diperintahkan untuk dinyatakan tidak sah
atau batal demi hukum, Mengingat setiap akta yang muncul dari
komitmen yang dibuat oleh para pengumpul adalah substansial dan
membatasi, sehingga harus diatasi dan apa saja tahapan-tahapan dalam
pembuatan Hak Tanggungan dan bagaimana pemeriksaan pemikiran
majelis hakim terhadap pembuatan Akta Pemberian Hak Tangungan
berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tangungan dalam Putusan
nomor 8/Pdt.G/2022/PN Dps, dalam pertimbangannya kreditur telah
menempuh proses yang benar berdasarkan, yaitu membuat Akta
Pemberian Hak Tangungan berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak
Tangungan, kemudian mendaftarkan Hak Tangungan sehingga
menerbitkan Sertipikat Hak Tangungan. Dalam penulisan skripsi ini
dilakukan dengan metode Yuridis Normatif, dengan mendapatkan data
dari Ptusan Pengadilan dan tinjauan berdasarkan undang-undang.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Users 30 not found.
Date Deposited:	20 Jun 2023 03:40
Last Modified:	20 Jun 2023 03:40
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/6937

Actions (login required)

View Item