Penggunaan Pilihan Hukum dalam Perjanjian Pembangunan Pabrik Pupuk antara Indonesia dan Jepang (Tinjauan Perjanjian Pembangunan Pabrik Pupuk antara PT Inti Karya Persada Tehnik dan TOYO Engineering

Kartika, Afiq Fauzan Wahyu (2023) Penggunaan Pilihan Hukum dalam Perjanjian Pembangunan Pabrik Pupuk antara Indonesia dan Jepang (Tinjauan Perjanjian Pembangunan Pabrik Pupuk antara PT Inti Karya Persada Tehnik dan TOYO Engineering. Diploma thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of Cover.pdf] Text
Cover.pdf

Download (918kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (235kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (302kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (222kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (132kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (108kB)
[thumbnail of Lampiran.pdf] Text
Lampiran.pdf

Download (2MB)

Abstract

Kerja sama antar negara merupakan peristiwa internasional yang dapat dilakukan
dalam bidang ekonomi, konstruksi, atau bidang lain yang dianggap perlu. Perjanjian
internasional merupakan suatu perjanjian yang dibuat di bawah hukum
internasional. Untuk mengantisipasi kemungkinan masalah ini, maka para pihak
perlu untuk mengatur mengenai pilihan hukum dalam satu klausul kontrak yang
mereka buat. Namun, yang menjadi permasalahan dalam pembuatan suatu
perjanjian KSO dimana salah satu pihak yang menjalaninya bukanlah orang
Indonesia, maka akan menimbulkan masalah, dimana pihak asing tersebut tentu
tidak ingin menggunakan hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku dalam
kontrak. Urgensi penggunaan hukum Indonesia dalam perjanjian KSO hingga saat
ini masih belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Sebagai
salah satu contoh kasus yang terjadi adalah kontrak yang dilakukan antara PT Inti
Karya Persada Tehnik dan TOYO Engineering yang melakukan perjanjian kerja
sama dengan digunakan adalah hukum England dan Wales. Dalam Pasal 1320 dan
1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah ditentukan syarat sahnya suatu
perjanjian dan perjanjian yang dibuat secara sah akan menjadi undang-undang bagi
mereka yang membuatnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh
penulis, dengan merujuk pada Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017, pilihan hukum dalam kontrak
konstruksi dengan menggunakan hukum selain hukum Indonesia dapat
dilaksanakan.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Users 30 not found.
Date Deposited: 20 Jun 2023 02:30
Last Modified: 20 Jun 2023 02:30
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/6917

Actions (login required)

View Item View Item