PEMBENARAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI BAGI TERPIDANA KORUPSI (PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA)

Arif, Ahmad (2023) PEMBENARAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI BAGI TERPIDANA KORUPSI (PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (490kB)
	Text BAB II.pdf Download (362kB)
	Text BAB III.pdf Download (374kB)
	Text BAB IV.pdf Download (264kB)
	Text BAB V.pdf Download (184kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (545kB)

Abstract

Penjatuhan hukuman mati bagi terpidana korupsi harus menjadi bagian penting dalam penegakan
hukum untuk menciptakan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum itu sendiri. Standarisasi
“dalam keadaan tertentu” adalah kunci sebagai unsur yang harus dipenuhi sebelum menjatuhkan
vonis kepada terdakwa.

Atas dasar latar pemikiran tersebut, maka secara teoritis penjatuhan hukuman mati pada kasus
tertentu yakni korupsi mesti dikontruksikan sesuai prinsip HAM dan prinsip hukum itu sendiri
sehingga yang diatur dalam undang-undang tidak dipahami secara keliru dalam tekstual maupun
kontekstual penegakan hukum pidana.
Dibawah aturan Negara pelaku korupsi mesti dihukum mati, mengacu pada teori kepastian hukum
maka keberadaan pidana mati bagi koruptor adalah opsi yang dipakai untuk tindakan kejahatan
tertentu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor dan KUHP juncto KUHP terbaru
saat ini yang masih menunggu diberlakukan beberapa tahun akan datang.
Pembatasan hak di mungkinkan menurut UUD 1945 Pasal 28J kemudian dibuktikan dgn putusan
MK No. 2-3/PUU-V/2007 tahun 2007 juncto Pasal 6 ICCPR dan Pasal 3 DUHAM

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	21 Jun 2023 07:32
Last Modified:	21 Jun 2023 07:32
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/6684

Actions (login required)

View Item