KEMUNDURAN DEMOKRASI DALAM PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN UNDANG - UNDANG N0.11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW)

Prabaswari, Maharani Salsabila (2023) KEMUNDURAN DEMOKRASI DALAM PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN UNDANG - UNDANG N0.11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW). Diploma thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of Cover (cover, lembar penunjang, abstract, kata pengantar, daftar isi).pdf] Text
Cover (cover, lembar penunjang, abstract, kata pengantar, daftar isi).pdf

Download (1MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (426kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (838kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (300kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (522kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (178kB)
[thumbnail of LAMPIRAN(Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, Hasil Turnitin) (1).pdf] Text
LAMPIRAN(Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, Hasil Turnitin) (1).pdf

Download (1MB)

Abstract

Demokrasi adalah ruang dimana setiap warga negara
mempunyai hak yang setara untuk penyusunan
kebijakan/keputusan, berdiskusi, dan menyampaikan ide serta
pikiran mereka. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk
mengetahui bagaimana pembentukan UU No 11 Tahun 2020
dalam perspektif pembentukan peraturan perundangundangan.

Metode pendekatan dalam penelitian ini metode
pendekatan Yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian
yang bersifat deskriptif analisis, menggunakan data sekunder,
dianalisis secara normatf. Hasil penelitian menunjukan bahwa
pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 telah sesuai dengan
Peraturan Pembentukan Perundang-undangan, khususnya
Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011, khususnya asas dalam
pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun yang
menjadi masalah adalah metode pembentukan UU No. 11
Tahun 2020 menggunakan metode omnibus law, dimana di
Indonesi tidak dikenal pengaturan resmi. Faktanya, ketika
undang-undang dengan lintas sektoral yang mempengaruhi
hajat hidup banyak warga negara tersebut, justru dibuat tanpa
adanya partisipasi publik yang baik. Fenomena tersebut pada
hakikatnya telah cukup menjadi catatan hitam kemunduran
demokrasi di Indonesia. Kemunduran demokrasi inilah yang
jika dibiarkan bergulir dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan, dapat membuat munculnya public
distrust. Ketidakpercayaan publik inilah yang juga berpotensi
mendgradasi ketertiban dan kepatuhan masyarakat terhadap
hukum yang dibentuk oleh Pemerintah.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
J Political Science > JF Political institutions (General)
Divisions: Skripsi > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Politik
Depositing User: Users 30 not found.
Date Deposited: 31 May 2023 03:01
Last Modified: 31 May 2023 03:01
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/6614

Actions (login required)

View Item View Item