TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN LELANG YANG TIDAK DIHADIRI SECARA FISIK OLEH PESERTA LELANG DI TEMPAT PELAKSANAAN LELANG BERDASARKAN PERATURAN KEMENTRIAN KEUANGAN RI NOMOR 213/PMK.06/2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG

Pratama, Adam Rayhan Fajar (2023) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN LELANG YANG TIDAK DIHADIRI SECARA FISIK OLEH PESERTA LELANG DI TEMPAT PELAKSANAAN LELANG BERDASARKAN PERATURAN KEMENTRIAN KEUANGAN RI NOMOR 213/PMK.06/2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG. Diploma thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of Cover (Cover, Lembar Penunjang, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi).pdf] Text
Cover (Cover, Lembar Penunjang, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi).pdf

Download (1MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (792kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (691kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (587kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (484kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (538kB)
[thumbnail of LAMPIRAN (Daftar Pustaka, Hasil Wawancara, Lampiran-Lampiran, Lembar Awal Hasil Turnitin).pdf] Text
LAMPIRAN (Daftar Pustaka, Hasil Wawancara, Lampiran-Lampiran, Lembar Awal Hasil Turnitin).pdf

Download (2MB)

Abstract

Isi Abstrak :
Penyelenggaraan lelang secara konvensional oleh Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dianggap masih menimbulkan
perspektif negatif dan terkesan kurang efekif, serta tidak efisien karena
menghabiskan lebih banyak waktu dan biaya. Penyelenggaraan lelang yang
tidak dihadiri secara fisik oleh peserta lelang di tempat pelaksnaan lelang atau
disebut E-lelang muncul sebagai inovasi baru yang menjadi terobosan dalam
meningkatkankan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan lelang. Elelang

tetap harus sesuai dengan kepastian hukum yang ada di dalam
pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai
mekanisme dan kendala yang terjadi di dalam penyelenggaran lelang yang
tidak dihadiri secara fisik di tempat pelaksanaan lelang (E-Lelang)
berdasarkan PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengkaji pada kaidah
hukum dalam hukum perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa mekanisme penyelenggaraan E-lelang pada KPKNL sudah sesuai
dengan PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
dan dapat memberikan kepastian hukum melalui risalah lelang.
Kata Kunci : Lelang, E-Lelang, Penyelenggara Lelang
Daftar Pustaka : 20 Buku, 5 Peraturan Perundang-Undangan, 39
Jurnal, 18 Web.
Dosen Pembimbing : Mahruf, S.H., M.H

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: - Abdurrahman -
Date Deposited: 29 May 2023 06:54
Last Modified: 29 May 2023 06:54
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/6599

Actions (login required)

View Item View Item