PERKEMBANGAN PENGATURAN PIDANA MATI BAGI KORUPTOR BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Nur, Sultan (2022) PERKEMBANGAN PENGATURAN PIDANA MATI BAGI KORUPTOR BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Diploma thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of cover.pdf] Text
cover.pdf

Download (386kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (444kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (237kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (171kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (189kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (138kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka dan Lampiran.pdf] Text
Daftar Pustaka dan Lampiran.pdf

Download (462kB)

Abstract

PERMA No 1 Tahun 2020 setidaknya secara langsung atau tidak
langsung berpengaruh terhadap 2 (dua) hal yaitu, pertama, menyangkut penafsiran
terhadap ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,
dan kedua, menyangkut peranan pedoman pemidanaan tersebut terhadap para
hakim yang bertugas berwenang dalam menjatuhkan pidana bagi para pelaku tindak
pidana korupsi. Dalam penelitian ini permasalahan Bagaimanakah pengaturan
Pidana mati berdasarkan Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tujuan
adalah Menganalisis pengaturan pidana mati dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi. penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis
normatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan
perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pidana mati yang
terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor dengan unsur pasal atau unsur delik
“keadaan tertentu” tidak setiap saat baik dari situasi, kondisi, dan waktu dapat
terjadi.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: - Abdurrahman -
Date Deposited: 03 Jan 2023 04:27
Last Modified: 03 Jan 2023 04:27
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/6130

Actions (login required)

View Item View Item