ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELANGGARAN PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 30/Pid/Sus/2021/Pn.Jkt.Brt)

Komariah, - (2022) ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELANGGARAN PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 30/Pid/Sus/2021/Pn.Jkt.Brt). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (173kB)
	Text Bab 1.pdf Download (137kB)
	Text Bab 2.pdf Download (230kB)
	Text Bab 3.pdf Download (86kB)
	Text Bab 4.pdf Download (124kB)
	Text Bab 5.pdf Download (59kB)
	Text Lampiran.pdf Download (199kB)

Abstract

Pasal 54 jo Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan
Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun
demikian, dalam praktiknya aparat penegak hukum cenderung menggunakan
Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika, sehingga penyalahguna
narkotika diputus dengan pidana penjara. Permasalahan dalam penelitian ini
adalah bagaimana ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor
30/Pid/Sus/2021/Pn.Jkt.Brt? Apakah pemidanaan Pasal 127 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Barat Nomor 30/Pid/Sus/2021/Pn.Jkt.Brt sudah tepat? Metode penelitian
ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian
menyatakan bahwa pertama, ketentuan Pasal 127 UU Narkotika dalam putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 30/Pid/Sus/2021/Pn.Jkt.Brt adalah
setiap orang dan penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang
dalam sanksinya dapat berupa sanksi pidana penjara atau menjalani rehabilitasi
medis dan rehabilitasi sosial. Adanya kekaburan norma dalam frasa
“menggunakan” dalam rumusan Pasal 127 jo Pasal 1 angka 15 UU Narkotika
membuat aparat penegak hukum dapat menjerat korban penyalahgunaan
narkotika dengan memberikan sanksi pidana penjara kepada penyalahguna
narkotika. Kedua, penerapan pemidanaan Pasal 127 UU Narkotika dalam
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 30/Pid/Sus/2021/Pn.Jkt.Brt
adalah kurang tepat, karena seharusnya penjatuhan putusan menjalani
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	03 Jan 2023 04:31
Last Modified:	03 Jan 2023 04:31
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/6056

Actions (login required)

View Item