PENERAPAN PASAL 22 UNDANG - UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KAITANNYA DENGAN MIRANDA RULES

Ashadewi, Salsabila (2022) PENERAPAN PASAL 22 UNDANG - UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KAITANNYA DENGAN MIRANDA RULES. Diploma thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of COVER.pdf] Text
COVER.pdf

Download (556kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (663kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (534kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (366kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (502kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (381kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (980kB)

Abstract

Perlindungan saksi dan korban merupakan hal yang
sangat penting dan dianggap sebagai hak yang harus dimiliki setiap warga
negara Indonesia. Perlindungan saksi dan korban diatur dalam UndangUndang
No.
13
Tahun
2006,
selain
diatur
dalam
Undang-undang
hak-hak

saksi

atau tersangka diatur juga dalam Miranda rules. Standar prinsip
Miranda rules yakni “the right to remain silent” (hak untuk diam) adalah
aturan yang terkait erat dengan jaminan kebebasan dasar terutama terhadap
tersangka. Hak untuk diam atau yang biasa dikenal dengan the right to
remain silent adalah bagian tak terpisahkan dari aturan Miranda rules. Pada
Pasal 22 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi berbunyi
setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi
keterangan yang tidak benar dapat dipidana penjara atau dipidana denda.
Dalam penelitian ini permasalahan yang dihadapi adalah adanya perbedaan
aturan hukum mengenai perlindungan saksi. Tujuan dari penelitian ini
adalah menganalisis perbedaan antara Miranda Rules dengan UndangUndang
No.
31
Tahun
1999
Tentang
Tindak
Pidana
Korupsi.
Penelitian
ini

menggunakan

pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data
diperoleh dari penelitian kepustakaan dan perundang-undangan. Hasil dari
penelitian ini menunjukan bahwa prinsip Miranda Rules masih belum dapat
dijalankan sebagaimana mestinya karena adanya perbedaan sistem hukum
antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Delvy Aplirizani -
Date Deposited: 03 Jan 2023 04:31
Last Modified: 03 Jan 2023 04:31
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/6054

Actions (login required)

View Item View Item