PERLINDUNGAN HUKUM PASAR RAKYAT TERHADAP TOKO SWALAYAN DI WILAYAH DKI JAKARTA (Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran)

Nazara, Joni Kurniawan (2022) PERLINDUNGAN HUKUM PASAR RAKYAT TERHADAP TOKO SWALAYAN DI WILAYAH DKI JAKARTA (Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover Joni..pdf Download (604kB)
	Text BAB I.pdf Download (824kB)
	Text BAB II.pdf Download (915kB)
	Text BAB III.pdf Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Download (746kB)
	Text BAB V.pdf Download (513kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA Joni..pdf Download (1MB)

Abstract

Fenomena pesatnya laju pendirian dan perkembangan Toko Swalayan
berpotensi mematikan Pasar Rakyat khususnya dalam wilayah DKI Jakarta
sebagai Ibukota Negara. Sehingga Pemerintah Daerah DKI Jakarta perlu
memberikan perlindungan hukum bagi Pasar Rakyat dan UMKM di wilayah
DKI Jakarta agar dapat terus bersaing di tengah tekanan liberisasi
perdagangan dan modernisasi yang sedang terjadi di Indonesia saat ini.
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk
perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan
implementasinya kepada Pasar Rakyat di wilayah DKI Jakarta menurut
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun
2018 Tentang Perpasaran. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan ialah
Penelitian Hukum Normatif-Empiris (terapan).
Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa perlindungan
hukumyang diberikan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta kepada Pasar
Rakyat terhadap Toko Swalayan di wilayah DKI Jakarta menurut Peraturan
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2018
Tentang Perpasaran ialah memberikan pengaturan tentang perizinan
pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang lebih
berpihak kepada Pasar Rakyat dan memberikan pengaturan tentang tanggung
jawab Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam pengembangan Pasar
Rakyat dan UMKM, serta terus melakukan pembinaan, pengawasan dan
evaluasi dalam proses penyelenggaraan regulasi tersebut.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	J Political Science > JS Local government Municipal government K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	03 Feb 2023 08:03
Last Modified:	03 Feb 2023 08:03
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/5951

Actions (login required)

View Item