TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE PADA PERSEROAN TERBATAS PELINDO II (PENGADAAN 3 UNIT QUAY CONTAINER CRANE DAN PENUNJUKANLANGSUNG HUADONG HEAVY MACHINERY)

Alkaff, Ali (2022) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE PADA PERSEROAN TERBATAS PELINDO II (PENGADAAN 3 UNIT QUAY CONTAINER CRANE DAN PENUNJUKANLANGSUNG HUADONG HEAVY MACHINERY). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (696kB)
	Text BAB I.pdf Download (796kB)
	Text BAB II.pdf Download (895kB)
	Text BAB III.pdf Download (701kB)
	Text BAB IV.pdf Download (735kB)
	Text BAB V.pdf Download (292kB)
	Text Lampiran.pdf Download (1MB)

Abstract

Dalam pasal 97 (5) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan terbatas yang mengatur tentang doktrin Business Judgment Rule yang
berbunyi Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. Kerugian
tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b.Telah melakukan pengurusan
dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan; c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung
maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
dan d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
kerugian tersebut. “. Dalam penelitian ini terdapat permasalahan yaitu apakah
doktrin Business Judgment Rule dapat diterapkan terhadap keputusan direksi
Perseroan Terbatas Pelindo II Tentang Pengadaan 3 unit Quay Container Crane dan
penunjukan langsung huadong heavy machiner sebagai perusahaan pelaksana
proyek dalam kaitanya dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang
keuangan negara dan bagaimana pengunaan doktrin Business Judgment Rule di
masa yang akan mendatang bagi direksi BUMN. penelitian ini bersifat deskriptif
dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data
diperoleh dari penelitian kepustakaan dan perundang-undangan. Hasil dari
penelitian ini menunjukan bahwa dapat diterapkanya doktrin Business Judgment
Rule terhadap keputusan direksi Perseroan Terbatas Pelindo II Tentang Pengadaan
3 unit Quay Container Crane dan penunjukan langsung huadong heavy machiner
sebagai perusahaan pelaksana proyek dalam kaitanya dengan Undang-Undang No
17 Tahun 2003 Tentang keuangan negara dikarenakan Direksi sudah sesuai dengan
kriteria pasal 97 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
dan seharusnya ada revisi terkait definisi kekayaan negara di dalam UndangUndang

BUMN, Keuangan Negara dan Undang-Undang Tipikor agar adanya
sinkronisasi dan kepastian hukum, sehingga terhadap direksi dapat diberikan perlindungan hukum apabila direksi telah bertindak sesuai dengan kriteria pasal 97
ayat 5 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	20 Oct 2022 08:33
Last Modified:	20 Oct 2022 08:33
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/5907

Actions (login required)

View Item