ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBATASAN PERIODISASI MASA JABATAN KEPALA DESA (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021)

Rahadiyanti, Widya (2022) ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBATASAN PERIODISASI MASA JABATAN KEPALA DESA (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text cover-daftar isi.pdf Download (600kB)
	Text BAB I.pdf Download (614kB)
	Text BAB II.pdf Download (412kB)
	Text BAB III.pdf Download (169kB)
	Text BAB IV.pdf Download (259kB)
	Text BAB V.pdf Download (77kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (965kB)

Abstract

Pembatasan masa jabatan dan periodisasi masa jabatan Kepala Desa pada Pasal
39 ayat (2) dan bagian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Desa
sepatutnya selaras dengan semangat pembatasan kekuasaan yang terkandung di
dalam UUD 1945. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: pertama, apa dasar
pembatasan periodisasi masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan kedua, bagaimana pertimbangan
hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembatasan periodisasi
masa jabatan Kepala Desa berdasarkan Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021.
Penelitian ini pun bertujuan: pertama, menganalisis dan mengetahui dasar
pembatasan periodisasi masa jabatan Kepala Desa di dalam Undang-Undang
Desa; dan kedua, menganalisis dan mengetahui pertimbangan hukum dan
putusan MK terhadap pembatasan periodisasi masa jabatan Kepala Desa
berdasarkan Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021. Metode penelitian yang
digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
konseptual, historis, dan kasus yang dianalisis secara kualitatif.
Kesimpulannya: pertama, ketentuan masa jabatan dan periodisasi masa jabatan
Kepala Desa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan bagian Penjelasan Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Desa bersifat limitatif, namun, pengaturannya yang
memuat 3 (tiga) periode terlampau lama, tidak mencerminkan semangat
konstitusi dan tidak sesuai dengan arah politik hukum UUD 1945. Kedua, pada
pertimbangan dan putusan Hakim dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021
dapat ditarik kesimpulan yaitu: (i) Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa
ketentuan pada bagian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Desa justru
menimbulkan ketidakpastian hukum; (ii) hakim telah tepat dalam menjawab
pokok permohonan Pemohon pada Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021; dan (iii)
Meski Putusan Nomor 42 /PUU-XIX/2021 telah tepat menjawab permohonan
Pemohon, namun bukan berarti pengaturan periodisasi masa jabatan Kepala
Desa telah ideal, sehingga seyogyanya dapat diubah menjadi 2 (dua) periode.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	13 Oct 2022 07:14
Last Modified:	13 Oct 2022 07:14
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/5843

Actions (login required)

View Item