ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG SESUAI DENGAN ASAS KEADILAN (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014)

Virdan, Rivo Alfajri Syah (2022) ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG SESUAI DENGAN ASAS KEADILAN (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text caver.pdf Download (277kB)
	Text Bab 1.pdf Download (146kB)
	Text Bab 2.pdf Download (187kB)
	Text Bab 3.pdf Download (149kB)
	Text bab 4.pdf Download (102kB)
	Text Bab 5.pdf Download (51kB)
	Text Lampiran.pdf Download (829kB)

Abstract

Amanah untuk mewujudkan hak asasi warga negara dalam pemenuhan
kehadiran lingkungan hidup yang baik dan sehat telah termuat di dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang turut memuat perihal
penegakan hukum tindak pidana. Rumusan masalah penelitian ini yaitu
bagaimana analisis yuridis pertimbangan dan putusan hakim serta aspek
keadilan dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XII/2014.
Penelitian ini pun bertujuan untuk menganalisis pertimbangan dan putusan
hakim serta aspek keadilan dalam penegakan hukum tindak pidana
lingkungan hidup yang sesuai dengan asas keadilan berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XII/2014. Metode penelitian
yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan
perundang-undangan, konseptual dan kasus yang dianalisis menggunakan
teknik analisis kualitatif. Penelitian ini selanjutnya menghasilkan
kesimpulan: pertama, pertimbangan dan putusan Hakim dalam Putusan
Nomor 18/PUU-XII/2014 memuat 2 (dua) esensi yuridis, yaitu: (1) Majelis
Hakim MK telah secara tepat menjawab episentrum pokok permohonan
Pemohon bahwa penghasil limbah B3 yang izinnya telah berakhir namun
tengah mengajukan perpanjangan izin harus dimaknai secara materil telah
memperoleh izin sehingga tidak tepat bila penghasil limbah B3 tersebut
dikenakan sanski pidana berdasarkan Pasal 59 ayat (1) juncto Pasal 102 UU
PPLH; dan (2) Majelis Hakim MK dalam pertimbangannya sejatinya
menekankan bahwa harus ada konsistensi dalam pengaturan perizinan
pengelolaan limbah B3. Dan kedua, ketentuan Pasal 59 ayat (1) juncto 102
UU PPLH yang oleh MK dinyatakan inkonstitusional telah tepat dalam
mewujudkan keadilan penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup di
mana sepatutnya terhindar dari kendala birokratisasi izin yang lamban oleh
pemerintah.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	- Abdurrahman -
Date Deposited:	06 Oct 2022 02:29
Last Modified:	06 Oct 2022 02:29
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/5477

Actions (login required)

View Item