HUBUNGAN SIPIL – MILITER DALAM KONSOLIDASI DEMOKRASI TERKAIT PENEMPATAN PRAJURIT AKTIF TNI DI JABATAN PEMERINTAHAN SIPIL ERA PRESIDEN JOKO WIDODO DAN PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO

Ginting, Selamat (2026) HUBUNGAN SIPIL – MILITER DALAM KONSOLIDASI DEMOKRASI TERKAIT PENEMPATAN PRAJURIT AKTIF TNI DI JABATAN PEMERINTAHAN SIPIL ERA PRESIDEN JOKO WIDODO DAN PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO. Doctoral thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (4MB)
	Text BAB II.pdf Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Download (903kB)
	Text BAB V.pdf Download (380kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Studi ini mengkaji dinamika hubungan sipil–militer dalam konteks konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui kebijakan penempatan prajurit aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada jabatan pemerintahan sipil era Presiden Joko Widodo (2014–2024) dan berlanjut pada masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (2024–2025). Penelitian ini berangkat dari fenomena surplus kolonel dan perwira tinggi TNI yang mengakibatkan ratusan personel berada dalam status non-job, sehingga mendorong praktik penempatan prajurit aktif di luar ketentuan sepuluh kementerian/lembaga sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Praktik tersebut berkembang ke jabatan penjabat kepala daerah dan komisaris badan usaha milik negara (BUMN), serta memicu respons kebijakan berupa upaya revisi Undang-Undang TNI untuk memperpanjang usia pensiun dan memperluas pos jabatan sipil menjadi enam belas kementerian/lembaga. Penelitian ini bertujuan membedah proses, motif, serta dampak kebijakan penempatan prajurit aktif TNI di jabatan pemerintahan sipil, sekaligus membandingkan karakter dan implikasinya terhadap konsolidasi demokrasi pada dua rezim pemerintahan tersebut. Penelitian menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, termasuk beberapa mantan Panglima TNI, kajian pustaka, serta observasi partisipan, dengan validitas data dijaga melalui triangulasi sumber. Kerangka teoritis mengintegrasikan teori hubungan sipil–militer Samuel P. Huntington dan Morris Janowitz, teori konsolidasi demokrasi Linz–Stepan dan Maswadi Rauf, teori rezim hibrida Levitsky dan Way, serta konsep Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) sebagai karakteristik model pertahanan Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan, pertama, terjadinya transformasi relasi sipil–militer dari pemisahan tegas menuju integrasi yang terlembagakan. Pada era Presiden Joko Widodo, kebijakan bersifat pragmatis dan situasional dengan memanfaatkan celah regulasi, sementara upaya revisi Undang Undang TNI gagal akibat kuatnya kontrol masyarakat sipil. Sebaliknya, pada era Presiden Prabowo Subianto, kebijakan bersifat formalistik dan akseleratif, ditandai dengan keberhasilan revisi Undang-Undang TNI melalui dukungan koalisi parlemen yang dominan, mencerminkan model blurred boundaries ala Janowitz. Kedua, dari sisi profesionalisme militer, terjadi pergeseran identitas prajurit dari specialist in violence menuju managerial class, yang berisiko mereduksi kontrol sipil objektif dan menarik militer ke dalam faksionalisme birokrasi sipil. Ketiga, dari perspektif demokrasi, kebijakan tersebut berkontribusi pada proses de-konsolidasi demokrasi dan menguatnya pola pemerintahan hibrida, di mana prosedur demokrasi tetap berjalan namun militer memegang peran perwalian dalam tata kelola pemerintahan sehari-hari. Keempat, keterlibatan TNI dibenarkan melalui doktrin Sishankamrata dengan alasan menghadapi ancaman non-militer, seperti krisis pangan, energi, dan stabilitas internal, yang memperluas legitimasi peran militer dalam urusan logistik dan manajerial pemerintahan. Penelitian ini memperkaya kajian hubungan sipil–militer di negara demokrasi berkembang dengan menyoroti dampak struktural kebijakan militer terhadap demokrasi dan karakter rezim politik Indonesia kontemporer.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General) J Political Science > JQ Political institutions Asia
Divisions:	Tesis dan Disertasi > Sekolah Pasca Sarjana > Program Studi S3 Ilmu Politik
Depositing User:	Miss Yulia Zahra Yamini
Date Deposited:	23 Jul 2026 02:53
Last Modified:	23 Jul 2026 02:53
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/17129

Actions (login required)

View Item