DINAMIKA USULAN DAN PEMBATALAN RUU PERMUSIKAN SEBAGAI PROLEGNAS 2019 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK

Hakoso, Mego Widi (2026) DINAMIKA USULAN DAN PEMBATALAN RUU PERMUSIKAN SEBAGAI PROLEGNAS 2019 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK. Doctoral thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of COVER.pdf] Text
COVER.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (920kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (825kB)
[thumbnail of BAB VI.pdf] Text
BAB VI.pdf

Download (654kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (18MB)

Abstract

Sejak masa reformasi, kontroversi Rancangan Undang Undang Permusikan menjadi peristiwa penting ketika komunitas pemusik melakukan protes secara luas dan terorganisir terhadap agenda kebijakan negara. RUU Permusikan yang sempat masuk Program Legislasi Nasional 2019 pada awalnya diajukan dengan alasan penataan tata kelola dan peningkatan kesejahteraan musisi. Namun prosesnya memicu konflik terbuka di kalangan pelaku musik, organisasi, dan aktor politik di DPR hingga berujung pada pencabutan dari Prolegnas. Penelitian ini mengkaji dinamika usulan dan pembatalan RUU Permusikan sebagai Prolegnas 2019 dalam perspektif ekonomi politik dengan fokus pada pertarungan kepentingan, strategi, dan relasi kuasa antar aktor melalui kerangka aktor negara bayangan atau shadow state sebagaimana dikembangkan oleh William Reno (1995), Barbara Harriss White (2003), dan Syarif Hidayat (2007). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan aktor kunci, analisis pemberitaan media, penelusuran pernyataan aktor di ruang publik, serta kajian dokumen resmi negara seperti regulasi dan risalah rapat. Data dianalisis secara triangulatif untuk memperkuat ketepatan temuan. Hasil penelitian menunjukkan polarisasi aktor ke dalam kubu pro lanjut pembahasan dan kubu pro pembatalan dengan kepentingan dan cara bertindak yang berbeda. Kubu pro lanjut menempatkan RUU sebagai instrumen penataan sektor permusikan, sedangkan kubu pro pembatalan memandangnya sebagai risiko yang dapat membatasi kebebasan berkarya dan menyulitkan praktik kerja musisi. Kedua kubu menggunakan kombinasi strategi yang berbeda, mulai dari kerja jejaring dan lobi pada jalur kelembagaan hingga mobilisasi dukungan publik. Interaksi strategi tersebut menggeser peta dukungan politik di DPR dan menghasilkan keputusan pencabutan, bukan sebagai akibat satu faktor tunggal, melainkan sebagai akumulasi perubahan relasi kuasa, melemahnya konsolidasi pendukung RUU, dan menguatnya tekanan publik yang meningkatkan beban politik. Dalam kerangka aktor negara bayangan, penelitian ini menunjukkan bahwa relasi kuasa informal dalam dinamika RUU Permusikan tidak terkonsentrasi pada satu jaringan dominan. Aktor negara bayangan hadir di kedua kubu yang berhadapan, melibatkan aktor berposisi ganda yang bergerak lintas arena formal dan nonformal, serta bersifat dinamis melalui perubahan posisi aktor tertentu selama proses berlangsung. Temuan ini memperluas kecenderungan teori shadow state yang banyak menggambarkan jaringan kuasa sebagai entitas yang relatif stabil dan satu arah (Reno, 1995; Harriss White, 2003; Hidayat, 2007). Penelitian ini juga mengonfirmasi relevansi teori konflik kolektif dan kelompok penekan Maurice Duverger (1972) dengan menunjukkan bahwa konflik kebijakan dapat muncul secara horizontal di dalam profesi musisi dan bergerak melalui gabungan cara kerja langsung dan tidak langsung. Selain itu, penelitian ini menggunakan kerangka konflik dan konsensus Maswadi Rauf (2001) untuk menjelaskan bahwa pembatalan RUU merupakan bentuk konsensus politik yang terbentuk setelah konflik menguat, ketika aktor institusional menilai bahwa mempertahankan agenda RUU tidak lagi menguntungkan secara politik dan legitimasi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan agar penyusunan kebijakan di sektor kebudayaan dan seni sejak tahap awal membuka dialog yang setara, transparan, dan partisipatif, sehingga perbedaan kepentingan dapat dikelola sebelum berkembang menjadi konflik terbuka di ruang publik.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
K Law > K Law (General)
M Music and Books on Music > M Music
Divisions: Tesis dan Disertasi > Sekolah Pasca Sarjana > Program Studi S3 Ilmu Politik
Depositing User: Miss Yulia Zahra Yamini
Date Deposited: 23 Jul 2026 02:44
Last Modified: 23 Jul 2026 02:44
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/17127

Actions (login required)

View Item View Item