TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR (STUDI KASUS PUTUSAN PKPU NOMOR 328/PDT. SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA. JKT.PST.)

Muhammad, Risman (2026) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR (STUDI KASUS PUTUSAN PKPU NOMOR 328/PDT. SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA. JKT.PST.). Masters thesis, UNIVERSITAS NASIONAL.

	Text COVER.pdf Download (3MB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Download (655kB)
	Text BAB III.pdf Download (592kB)
	Text BAB IV.pdf Download (434kB)
	Text BAB V.pdf Download (259kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum
yang bertujuan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan
restrukturisasi utang sekaligus melindungi hak-hak kreditur. Namun, dalam
praktiknya, implementasi PKPU sering kali menimbulkan persoalan terkait
efektivitas pemenuhan hak kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pelaksanaan PKPU dalam pemenuhan hak-hak kreditur serta mengkaji
pertimbangan hukum hakim dalam Studi Kasus Putusan PKPU Nomor 328/Pdt.
Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst.) Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual,
dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan
perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan, yang selanjutnya
dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif
mekanisme PKPU telah menyediakan perlindungan hukum bagi kreditur melalui
kewajiban transparansi debitur, partisipasi kreditur dalam proses pengambilan
keputusan rencana perdamaian, serta pengawasan oleh pengadilan niaga. Akan
tetapi, dalam perkara yang diteliti masih ditemukan kendala berupa lemahnya
posisi tawar sebagian kreditur, keterbatasan akses informasi, dan rencana
perdamaian yang belum mencerminkan asas proporsionalitas. Pertimbangan
hakim yang menolak pengesahan perdamaian dinilai telah sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta prinsip kepastian dan
perlindungan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi PKPU
belum sepenuhnya optimal dalam menjamin pemenuhan hak-hak kreditur,
sehingga diperlukan penguatan pengawasan pengadilan dan peningkatan standar
transparansi dalam proses PKPU.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Tesis dan Disertasi > Sekolah Pasca Sarjana > Program Studi S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	15 Jul 2026 07:44
Last Modified:	15 Jul 2026 07:44
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/17070

Actions (login required)

View Item