KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM ENYELESAIKAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM: STUDI KASUS PERKARA NOMOR 726/Pdt.G/2024/PA.JS.

Yona, Rika Delfa (2026) KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM ENYELESAIKAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM: STUDI KASUS PERKARA NOMOR 726/Pdt.G/2024/PA.JS. Masters thesis, UNIVERSITAS NASIONAL.

	Text COVER.pdf Download (5MB)
	Text BAB I.pdf Download (234kB)
	Text BAB II.pdf Download (405kB)
	Text BAB III.pdf Download (264kB)
	Text BAB IV.pdf Download (246kB)
	Text BAB V.pdf Download (146kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa
perbuatan melawan hukum di bidang ekonomi syariah melalui studi kasus Perkara
Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS jo. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.JK jo. Putusan
Nomor 244 K/Ag/2025. Permasalahan penelitian berangkat dari adanya
ketidaksinkronan antara pengaturan normatif kewenangan Pengadilan Agama dan
praktik peradilan yang menunjukkan perbedaan pertimbangan hakim antar tingkat
peradilan dalam menentukan kewenangan absolut. Dengan rumusan masalah: 1).
Bagaimana konstruksi yuridis pertimbangan hakim dalam menentukan kewenangan
Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa perbuatan melawan hukum di bidang
ekonomi syariah dalam perkara Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS jo. Putusan Nomor
157/Pdt.G/2024/PTA.JK jo. Putusan Nomor 244 K/Ag/2025?; 2). Bagaimana implikasi
perbedaan pertimbangan hakim antar tingkat peradilan tersebut terhadap kepastian
hukum kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbuatan
melawan hukum di bidang ekonomi syariah?. Dan dengan menggunakan metode
penelitian hukum normatif, didapatkan kesimpulan perbedaan pertimbangan hakim
antar tingkat peradilan berakar pada perbedaan pendekatan dalam menafsirkan
kewenangan absolut, yaitu antara pendekatan formal berdasarkan nomenklatur gugatan
dan pendekatan substantif berdasarkan karakter hubungan hukum para pihak.
Mahkamah Agung dalam putusan kasasi menegaskan bahwa penentuan kewenangan
harus didasarkan pada substansi hubungan hukum ekonomi syariah, bukan sematamata
pada
bentuk
gugatan.
Perbedaan
pertimbangan
tersebut
berdampak
pada

ketidakpastian hukum forum
penyelesaian
sengketa
dan
berpotensi
menimbulkan
proses

peradilan
yang
berlarut-larut.
Oleh
karena
itu,
diperlukan
konstruksi
kewenangan
yang

konsisten
dan
berbasis
substansi untuk
menjamin
kepastian hukum
dalam
penyelesaian

sengketa
perbuatan
melawan hukum
di
bidang
ekonomi
syariah

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	H Social Sciences > HF Commerce J Political Science > JC Political theory
Divisions:	Tesis dan Disertasi > Sekolah Pasca Sarjana > Program Studi S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	15 Jul 2026 07:39
Last Modified:	15 Jul 2026 07:39
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/17069

Actions (login required)

View Item