KEBIRI KIMIA SEBAGAI TINDAKAN PIDANA TAMBAHAN DITINJAU DARI ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM (Studi Putusan Perkara Pengadilan Nomor: 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm)

Kurnia, Teni (2025) KEBIRI KIMIA SEBAGAI TINDAKAN PIDANA TAMBAHAN DITINJAU DARI ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM (Studi Putusan Perkara Pengadilan Nomor: 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm). Diploma thesis, UNIVERSITAS NASIONAL.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (496kB)
	Text BAB II.pdf Download (488kB)
	Text BAB III.pdf Download (410kB)
	Text BAB IV.pdf Download (481kB)
	Text BAB V.pdf Download (383kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

kejahatan luar biasa yang memberikan dampak mendalam secara fisik, psikis, dan sosial
terhadap korban. Dalam merespon kejahatan tersebut, Indonesia menerapkan kebiri
kimia sebagai pidana tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
Penerapan pidana ini menuai pro dan kontra, terutama ketika dikaji dari asas
proporsionalitas dalam hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia
terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor
858/Pid.Sus/2022/PN Bjm serta mengevaluasi kesesuaian penjatuhan pidana tersebut
dengan asas proporsionalitas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis
normatif dan pendekatan kasus, dengan analisis bahan hukum primer dan sekunder
secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek
yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam menjatuhkan kebiri kimia, termasuk tingkat
keparahan kejahatan, hubungan pelaku-korban (ayah-anak), serta potensi residivisme.
Meskipun pidana kebiri kimia sah secara hukum dan bertujuan untuk memberikan efek
jera serta perlindungan anak, penerapannya harus tetap memenuhi prinsip
keseimbangan antara kejahatan dan hukuman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
dalam kasus ini, kebiri kimia sebagai pidana tambahan sudah memenuhi unsur
proporsionalitas, namun tetap membutuhkan pengawasan dalam pelaksanaannya agar
tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip keadilan.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	14 Jul 2026 04:33
Last Modified:	14 Jul 2026 04:33
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/17039

Actions (login required)

View Item